Mataram (Suara NTB) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mirah Midadan Fahmid, menegaskan komitmennya bersama para senator lainnya untuk terus memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah di tingkat pusat.
Mirah Midadan Fahmid pada Senin (1/6/2026) mengatakan, langkah ini dilakukan guna memastikan program-program pemerintah pusat dapat lebih berpihak kepada wilayah NTB.
Ia menyebutkan, meskipun secara kelembagaan, kewenangan DPD RI bersifat rekomendatif tanpa tindak lanjut yang kuat dari pengambil kebijakan, hal tersebut tidak menyurutkan langkah mereka dalam mengawal aspirasi daerah.
“Tapi kami tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebutuhan dapil kami di pusat agar program-program pemerintah di pusat dapat diarahkan ke NTB, walaupun kewenangan kami terbatas,” tegasnya.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, Mirah menyebut bahwa berbagai kegiatan dan kerja-kerja senator yang dilakukannya sejak tahun 2024 telah dipublikasikan secara konsisten melalui media sosial resminya.
“Terkait program konkret, semuanya sudah naik di media sosial sebagai bukti nyata kerja saya juga di dapil. Bisa di-crosscheck kembali sejak tahun 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengaku bahwa setiap aktivitas dan agenda yang dilakukannya berkaitan erat dengan upaya penyerapan serta perjuangan aspirasi masyarakat daerah.
Lewat berbagai agenda kunjungan lapangan, dialog publik, penyerapan aspirasi langsung, dirinya aktif menyuarakan kepentingan daerah dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif.
Kendati demikian, sebagai bagian dari evaluasi kinerja ke depan, ia berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi publik agar masyarakat dapat lebih mudah memantau seluruh aktivitas dan hasil kerja nyata dari para anggota DPD RI.
“Tapi dari saya pribadi, sebisa mungkin akan memperbaiki komunikasi melalui media sosial resmi saya untuk menyampaikan program dan kegiatan saya di pusat dan di dapil,” tuturnya.
Mirah berharap agar masyarakat dapat melihat secara objektif bagaimana posisi serta kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. (*)
