Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengajukan lahan di Desa Bara seluas 8 hektar lebih sebagai calon lokasi sekolah rakyat di Kabupaten Dompu. Namun, usulan ini belum direspon pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP., pada Minggu (31/5) mengatakan, usulan sekolah rakyat Kabupaten Dompu tergolong baru dan masih dikaji pemerintah pusat. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum belum melakukan peninjauan ke lokasi. “Belum teragendakan kunjungan Menteri PU ke Dompu. Sekolah Rakyat Bima merupakan usulan tahun lalu. Kita baru tahun ini usulannya diajukan,” ungkap Yani Hartono.
Yani merasa optimis, sekolah rakyat di Desa Bara, Kecamatan Woja akan disetujui pemerintah pusat. Pada lahan milik pemerintah provinsi ini, juga menjadi usulan Gubernur NTB dan bukan hanya usulan oleh Bupati Dompu.
Menteri PU RI, Dody Hanggodo juga semula akan berkunjung ke Bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa dalam kunjungannya ke Bima pada Sabtu (30/5) lalu. Ke Bendungan Tanju, Menteri PU ingin menindaklanjuti kunjungan sebelumnya. Yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi progress pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier Bendungan Tanju.
Bendungan ini sempat jadi sorotan Komisi V DPR RI, karena menghabiskan anggaran sekitar Rp1 triliun sebagai bagian dari megaproyek Rababaka Kompleks yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 30 Juli 2018, tetapi hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk irigasi pertanian.
Rencana kunjungan ini gagal terjadi karena dikhawatirkan kemalaman. Menteri PU hanya meninjau calon lokasi sekolah rakyat di Desa Pandai, Kecamawan Woha Kabupaten Bima dan langsung kembali. (ula)
