RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB mulai melakukan pendataan aset sebagai salah satu penyumbang pendapatan. Dikatakan, beberapa aset milik RSUD NTB mengalami kerusakan sehingga tidak maksimal menyumbang PAD ke daerah, khususnya rumah sakit.
Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan pendataan aset-aset yang rusak parah mulai dilakukan. Kini, pihaknya tengah turun ke lapangan untuk melakukan appraisal atau penilaian harga seluruh aset milik RSUD.
“Lahan itu optimalisasi lahannya biar bisa kita benar-benar dapatkan pemanfaatan lahannya,” ujarnya, Selasa (2/6).
Dengan penilaian harga aset tersebut, Nelly menilai RSUD akan mendapatkan tambahan pendapatan selain dari pelayanan kesehatan. Ia berencana, aset-aset itu nantinya akan disewakan untuk aula, dibuatkan food court, dan arena gym.
“Kita yakin dengan segala inovasinya dan kerja keras manajemen baru membuat pengelolaan keuangan yang baik, tertib administrasi sehingga tidak akan lagi terjadi hal-hal yang akan menjadi beban rumah sakit,” jelasnya.
Selain itu, RSUD juga akan mengevaluasi administrasi pembelian obat-obatan yang sempat menjadi temuan BPK pada tahun lalu. Salah satu caranya adalah dengan melakukan beauty contest untuk menentukan vendor bisnis penyedia alat kesehatan dan obat-obatan untuk RSUD.
“Kita bisa mengajak rumah sakit di bawahnya provinsi atau kita mencari vendor yang sifatnya menggunakan konsignasi sehingga tidak ada persediaan yang menumpuk,” ungkapnya.
Adanya sistem ini, pencatatan keuangan pengadaan obat-obatan dinilai lebih mudah, dan menghindari terjadinya peminjaman obat-obatan dari rumah sakit lain.
Mantan Inspektur Kota Mataram itu juga berencana mengadakan sistem Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau skema Kelompok Staf Medis (KSM), sehingga kebutuhan terhadap obat-obatan tidak menimbulkan masalah.
Tidak hanya itu, dengan lunasnya seluruh utang RSUD NTB tersebut, perlahan-lahan rumah sakit berencana menaikkan kembali jasa pelayanan (jaspel) pegawai yang sempat turun untuk membayar utang.
Meski begitu, pengembalian nominal jaspel dalam waktu dekat dinilai tidak memungkinkan. Hal ini karena meski nilai kenaikan jaspel tidak terlalu tinggi, namun diberikan kepada ribuan pegawai, sehingga tetap membutuhkan anggaran besar.
Ditambah lagi, jaspel masuk dalam anggaran belanja pegawai. Dengan membengkaknya belanja pegawai NTB hingga 33 persen lebih, ditambah lagi adanya tekanan dari pusat untuk menekan hingga 30 persen di akhir tahun 2026 menjadikan RSUD NTB masih memikirkan formula terbaik pengembalian nominal jaspel kepada pegawai.
“Jumlah pegawainya kan 2.600 an. Semuanya akan dinaikkan. Jadi sekarang formulanya masih kita hitung,” ucapnya.
Sebagai Wakil Direktur, Nelly mengaku pegawai merupakan faktor utama pelayanan dalam rumah sakit. Untuk itu, pihaknya memastikan para pekerja di RSUD NTB mendapatkan gaji yang sesuai dengan pelayanan yang mereka berikan.
Jasa Pelayanan RSUD NTB, lanjut mantan Asisten III Setda Kota Mataram itu maksimal 40 persen. Saat ini, jaspel untuk pegawai dialokasikan sekitar 25 persen. Namun, untuk total nominal dari alokasi 25 persen itu, Nelly mengaku belum mengetahui pasti, sebab perlu dihitung melalui aplikasi. (era)
