PEMERINTAH pusat berencana merevisi pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, sejumlah SPPG akan dibedakan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tertentu untuk pemberian insentif. Bahkan, bisa saja ada dapur yang tidak menerima insentif sama sekali.
Demikian disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., di ruang kerjanya, pada Rabu, 3 Juni 2026.
Ia mengaku, saat ini pusat tengah menyusun petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknik (juknis) mengenai aturan tersebut.
“Kita belum tahu kebijakannya. Tapi ini informasi yang kita terima akan dibuatkan sistem grading kepada setiap SPPG,” ujarnya, Rabu, 3 Juni 2026.
Selain informasi tersebut, pusat juga kini tengah menekan anggaran MBG dengan mengurangi kuantitas distribusi MBG. Yang awalnya enam hari seminggu, kini menjadi lima hari seminggu. Yang awalnya pada hari libur tetap diberikan, sekarang pemberian SPPG di hari libur dihentikan.
Pengurangan anggaran MBG ini juga berdampak pada daerah seiring daerah juga yang melaksanakan program tersebut. Bahkan, di Kota Mataram beberapa sekolah dikatakan sudah menerapkan MBG lima hari seminggu.
“Kalau jadi pengurangan pasti akan ke daerah. Tetapi kan sudah dilakukan penyederhannaaan yang tadinya enam hari menjadi lima hari. Yang libur tidak dilakukan distribusi itu kan bentuk efisiensi itu,” jelasnya.
Anggaran MBG di NTB Rp5,7 Triliun
NTB mendapat alokasi Rp5,7 triliun untuk pelaksanaan program MBG yang menyasar 1,8 juta jiwa di provinsi ini. Sasaran MBG di NTB terdiri dari 1,3 juta peserta didik, sisanya yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (non PAUD).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, di tahun depan NTB mendapat alokasi Rp5,7 triliun dari pemerintah pusat. Anggaran itu rencananya akan dikelola oleh Bank NTB Syariah selaku BUMD keuangan terbesar di daerah.
Badan Gizi Nasional mencatat sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini, sebanyak 824 SPPG sudah berdiri di NTB dengan nilai perputaran ekonomi setiap bulannya mencapai Rp824 miliar.
Eks Kepala BGN Republik Indonesia, Dadan Hindayana saat berkunjung ke NTB mengatakan setiap satu unit SPPG atau yang biasa disebut dapur makanan bergizi gratis (MBG) perputaran uangnya mencapai Rp1 miliar setiap bulan.
“Karena setiap SPPG yang berdiri di wilayah perkotaan maka akan ada uang satu miliar yang beredar di tempat tersebut,” katanya beberapa waktu lalu.
