Mataram (Suara NTB) – Kasus kekerasan seksual berbasis gender masih menjadi isu yang memerlukan perhatian semua pihak. Pasalnya, kasus tersebut masih kerap terjadi di lingkungan sekitar.
Komnas Perempuan mencatat, sepanjang 2025, terhimpun 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP). Angka tersebut meningkat sebesar 14,07 persen dibandingkan jumlah kasus pada tahun sebelumnya.
Rinciannya, di ranah personal masih mendominasi dengan 337.961 kasus atau 89,76 persen dari total kasus. Ranah publik mencatat 17.252 kasus, dan ranah negara 2.707 kasus.
Peningkatan jumlah kasus tersebut mesti mendapat atensi semua pihak. Langkah antisipasi dan penanganan perlu diupayakan.
Mengusung misi mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender, PLAN Internasional dan KAPAL Perempuan meluncurkan program “Voice of Equality” atau Suara Kesetaraan di ruang kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB, Kamis (4/6).
Program ini turut menggandeng berbagai pihak baik dari unsur pemerintah daerah, media, organisasi masyarakat sipil, hingga akademisi. Diantaranya, Pemprov NTB yang diwakili Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua TP-PKK NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos-PPA), Ahmad Masyhuri, serta Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Inspire.
Manager PLAN Indonesia, Kristi Pratiwi mengatakan, kehadiran peserta dari berbagai latar belakang ini menjadi modal awal untuk mengkampanyekan narasi tentang kesetaraan di tengah masyarakat.
“Misi program ini adalah mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender di Provinsi NTB khususnya,” ujarnya.
Memastikan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender di tengah masyarakat, partisipasi bermakna semua pihak terkait diperlukan. Khususnya organisasi masyarakat sipil (OMS).
“Jadi kami di sini menekankan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil (OMS) atau organisasi akar rumput, termasuk nanti terutama perempuan dan kelompok rentan, kelompok disabilitas,” tuturnya.
Pemilihan NTB sebagai salah satu daerah yang menjadi titik fokus program ini didasarkan pada jumlah kasus KBG yang cukup marak di wilayah tersebut. Pada 2024, Komnas Perempuan mencatat, sebanyak 6.618 kasus KBG terhadap perempuan di NTB.
Sementara itu, menurut data dari KAPAL Perempuan, satu dari empat perempuan mengalami kasus KBG. Kristi menyampaikan, kasus yang disebutkan baru yang terekam. Namun, fakta sebetulnya bisa jadi lebih besar.
“Jadi menurut kami PLAN dan KAPAL itu merupakan suatu hal yang urgen untuk ditangani. Karena jika perempuan dan anak perempuan banyak mengalami kekerasan otomatis nanti pembangunan manusia terhambat di NTB,” jelas Kristi.
Karena itu, ia berharap, OMS getol mengkampanyekan suara kesetaraan serta terlibat aktif dalam penanganan dan pencegahan kasus KBO di NTB. “Harapannya ke depan itu NTB, bebas dari kekerasan berbasis gender. Jadi semakin sedikit angka KBG, semakin sedikit angka perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu juga semakin sedikit,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan Jakarta, Misia, mengatakan peluncuran voice of equality ini adalah sebuah penanda, dan yang lebih penting lagi adalah melanjutkannya dengan membuat gerakan bersama.
Ia mengingatkan, ada satu dari empat perempuan merupakan korban kekerasan terhadap perempuan. Dan 1 diantara 4 orang perempuan korban adalah data yang terhitung secara formal yang dilakukan oleh KemenPPPA dan BPS.
“Diluar itu adalah gunung es belum terungkap. Satu orang perempuan korban ini mungkin ada dalam keluarga inti kita, atau lingkaran keluarga besar kita, atau tetangga atau sahabat-sahabat kita,” ujar Misia.
Ia menjelaskan, dibalik angka-angka tersebut terdapat pengalaman hidup perempuan yang kehilangan rasa aman, kehilangan kesempatan belajar, kehilangan kesehatan, kehilangan masa depan, bahkan kehilangan nyawa. Sayangnya, masih terlalu banyak korban yang memilih diam dibanding melapor. Masih terlalu banyak perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam ketakutan. Masih terlalu banyak kekerasan yang dianggap sebagai urusan keluarga, aib, atau takdir yang harus diterima.
“Dan masih banyak pihak yang tidak memiliki kesadaran dan tidak memberi perhatian. Dan kita berkumpul karena kita percaya bahwa situasi ini harus diubah dan dicarikan jalan,” tuturnya.
Pertemuan ini kata dia, merupakan langkah awal menyatukan kekuatan bekerja sama dengan harapan dapat menginisiasi forum multipihak di NTB. Forum multipihak ini penting sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, organisasi perempuan akar rumput, kelompok disabilitas, lembaga adat, organisasi keagamaan untuk membangun pemahaman bersama serta memperkuat koordinasi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan khususnya untuk pencegahan, penanganan, pemantauan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. “Kita tidak berhenti dalam pertemuan ini, kita akan melanjutkannya, bertemu kembali secara berkala-mensinergikan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman berbagai aktor. Kita bergerak untuk penghapusan kekerasan berbasis gender (KBG) dan juga membangun ekosistem perubahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wagub NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengakui bahwa NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Terlebih kasus usia perkawinan anak yang mengakibatkan angka stunting ikut meningkat. “Ini semua beriringan erat kaitannya antara satu dengan yang lain,” ujar Wagub Dinda.
Ia mengatakan, program “voice of equlity” ini sejalan dengan tiga pilar utama visi-misi pemerintahannya, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem. Visi tersebut lanjutnya, erat kaitannya dengan persoalan perempuan, kesehatan, dan ekonomi.
“Saya yakin, kehadiran kita bersama pada kesempatan hari ini karena memiliki komitmen yang sama bagaimana kekerasan berbasis gender ini tidak terus berulang dalam setiap bentuk kehidupan yang ada di NTB,” tutupnya. (sib)
