Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB segera menganggarkan Rp300-500 juta anggaran Desa Berdaya kepada 257 desa. Pencairan ini akan dilakukan bertahap mulai bulan ini, setelah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tuntas melakukan verifikasi sesuai dengan tema Berdaya masing-masing desa.
Di samping verifikasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti juga meminta kepala desa yang belum masuk dalam daftar penerima Program Desa Berdaya tahun 2026 untuk mulai menyiapkan proposal dan konsep program agar bisa mendapat bantuan keuangan pada tahun 2027.
“Kami berharap kepala desa yang belum teralokasi pada 2026 bisa mempersiapkan proposal dan konsepnya untuk 2027. Jadi begitu nama desanya keluar, konsep programnya sudah siap,” ujarnya, Senin, 8 Juni 2026.
Menurutnya, bantuan keuangan Desa Berdaya diperuntukkan kepada desa yang siap dalam mengelola keuangan senilai ratusan juta tersebut. Setiap desa, kata Nelly harus memiliki gagasan yang jelas mengenai pemanfaatan dana untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, maupun lingkungan.
“Pertanyaannya adalah mau digunakan untuk apa bantuan keuangan ini dalam rangka memberdayakan desa. Konsepnya harus jelas dan terukur,” katanya.
Pun saat ini, untuk anggaran Desa Berdaya tahap pertama yang menyasar 257 desa, saat ini beberapa OPD masih memverifikasi proposal setiap desa tersebut. Setelah verifikasi tuntas, baru OPD sesuai dengan tema Desa Berdaya merekomendasikan pencairan dana tersebut.
“Kalau proposalnya soal pertanian, maka Kadis Pertanian harus memverifikasi. Maka itulah yang kita tunggu. Setelah pencairan ini, Desa juga sedang melakukan Musdes untuk melakukan pencocokan,” jelasnya.
Proposal 257 desa sudah diserahkan kepada OPD pengampu. Selain verifikasi oleh OPD, desa juga diminta mulai melakukan pencocokan pendapatan lewat Musyawarah Desa (Musdes) guna pencairan anggaran.
“Targetnya di Juni. Tergantung kecepatan Dinas Desa dan OPD-OPD kami untuk segera mengumpulkan pengajuan pembayaran. Karena ini kan anggaran sudah ada di APBD murni, tinggal pencairan saja,” ungkapnya.
Selain melakukan verifikasi, OPD teknis juga akan bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, desa penerima bantuan tidak dibiarkan menjalankan program tanpa pendampingan.
Meski seluruh desa menerima nilai bantuan yang sama, Pemprov menekankan bahwa pemanfaatannya harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya sejumlah sumber pendanaan desa, pemerintah berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara efektif untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat desa.
Salah satu contoh yang didorong adalah penguatan ketahanan pangan melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memasok kebutuhan bahan pangan untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Harapan kami uangnya bisa berputar di desa. Misalnya BUMDes menyuplai komoditas pertanian yang dibutuhkan dapur MBG, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” pungkasnya. (era)
