Mataram (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB menjadikan legalisasi perahu nelayan kecil sebagai salah satu program prioritas tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kepala DKP NTB, H. Muslim, ST., M.Si, mengatakan masih banyak nelayan di NTB yang mengoperasikan perahu berukuran kecil, terutama di bawah 5 Gross Tonnage (GT), namun belum memiliki dokumen kapal yang lengkap, termasuk pas kecil yang menjadi salah satu syarat legalitas kapal.
Menurutnya, berdasarkan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pembinaan nelayan kecil sebagian besar berada di tingkat kabupaten/kota. Namun karena pelaksanaannya masih berjalan secara parsial, Pemprov NTB mengambil inisiatif untuk mengoordinasikan percepatan pengurusan dokumen kapal nelayan kecil.
“Karena pendekatan pembinaan di kabupaten/kota masih parsial, kami mengambil inisiatif memfasilitasi pengurusan pas kecil bagi nelayan. Nantinya kami ingin ada kontribusi bersama antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan mitra pembangunan,” ujar Muslim.
Ia menjelaskan, kelengkapan dokumen kapal menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kemudahan nelayan memperoleh BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN/SPDN). Selama ini, banyak nelayan mengalami kendala karena belum memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan.
“Kalau dokumennya sudah lengkap, akses mereka untuk membeli BBM tidak lagi rumit. Salah satu persoalan utama nelayan selama ini adalah legalitas kapal yang belum lengkap,” katanya.
Muslim menyebutkan, program serupa sebelumnya telah dilakukan bersama sejumlah lembaga mitra seperti Wildlife Conservation Society (WCS) dan organisasi pendamping masyarakat pesisir lainnya. Melalui kerja sama tersebut, sekitar 1.500 nelayan telah difasilitasi untuk memperoleh dokumen kapal.
Namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan. DKP NTB memperkirakan jumlah perahu nelayan kecil yang membutuhkan legalisasi mencapai lebih dari 20 ribu unit di seluruh NTB.
“Yang sudah terfasilitasi belum sampai lima ribu. Padahal jumlah perahu nelayan kecil di NTB lebih dari 20 ribu unit. Karena itu kami ingin menjadikannya program prioritas yang terkoordinasi dengan kabupaten/kota dan KSOP,” jelasnya.
Menurut Muslim, proses pengurusan izin dan dokumen kapal pada dasarnya tidak dipungut biaya. Kendala yang sering muncul justru berada pada aspek operasional, seperti mobilisasi nelayan, pendataan, pengukuran kapal, hingga kehadiran petugas di lokasi-lokasi pesisir yang tersebar.
Karena itu, Pemprov NTB dengan pemerintah kabupaten/kota mendorong agar proses legalisasi kapal nelayan dapat dilakukan secara lebih masif.
“Kami berharap tidak ada lagi kendala biaya operasional untuk memobilisasi masyarakat maupun petugas. Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah kesulitan nelayan,” ujarnya.
Selain persoalan legalitas kapal, DKP NTB juga menyoroti tingginya biaya operasional yang dihadapi nelayan, terutama bagi kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar yang kini diwajibkan menggunakan solar industri.
Menurut Muslim, kenaikan biaya BBM membuat pemilik kapal semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan melaut. Mereka harus memastikan lokasi penangkapan ikan memiliki potensi hasil yang memadai agar biaya operasional dapat tertutupi.
“Sekarang kapal-kapal di atas 30 GT menggunakan solar industri. Dengan harga BBM yang tinggi, mereka tentu menghitung secara matang sebelum berangkat melaut,” katanya.
Kondisi tersebut mendorong nelayan untuk meningkatkan efisiensi, termasuk memanfaatkan teknologi pendeteksi keberadaan ikan dan alat bantu penangkapan lainnya agar aktivitas penangkapan lebih efektif dan produktif.
Muslim menilai keberadaan daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang teridentifikasi dengan baik menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor perikanan tangkap NTB, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang terus berkembang.
Meski nilai tukar dolar AS yang menguat berpotensi memberikan keuntungan bagi eksportir perikanan, ia menegaskan bahwa peningkatan ekspor tetap sangat bergantung pada kemampuan nelayan menghasilkan tangkapan yang optimal.
“Kalau hasil tangkapan bagus, ekspor juga akan meningkat. Tetapi ada persoalan mendasar yang harus diperhatikan, yaitu biaya BBM industri yang saat ini cukup membebani pelaku usaha perikanan. Ini perlu dikaji kembali agar lebih berpihak pada kondisi riil di lapangan,” tegas Muslim. (bul)
