Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB terus mendorong partisipasi publik dalam mengawal pelayanan publik. Kali ini Fitra NTB bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Koalisi PRIMA dalam Program SPARK memberikan pelatihan kepada kelompok perempuan.
Pelatihan kawal layanan publik tersebut diikuti oleh puluhan perempuan penyandang disabilitas di NTB yang berlangsung selama dua hari, 9–10 Juni 2026. Pelatihan mekanisme pelaporan melalui SP4N-LAPOR tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi pengaduan pelayanan publik milik pemerintah.
“Pelatihan ini juga menguji secara langsung sejauh mana SP4N-LAPOR! benar-benar aksesibel bagi ragam disabilitas,” ujar Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda.
Pelatihan yang juga menghadirkan narasumber dari Kemen PAN-RB dan Ombudsman RI Perwakilan NTB tersebut memberikan praktik penyusunan laporan pengaduan berbasis bukti, memahami fitur “Anonim” dan “Rahasia”, serta mengidentifikasi hambatan aksesibilitas. Mulai dari kompatibilitas screen reader bagi disabilitas netra hingga kemudahan penggunaan bagi kelompok disabilitas lainnya.
“Melalui pelatihan ini, pengalaman nyata penyandang disabilitas diharapkan menjadi data penting untuk mendorong perbaikan sistem pengaduan publik yang lebih inklusif,” tegas Ramli.
Selain itu temuan dan rekomendasi peserta pelatihan itu juga akan menjadi bagian dari upaya advokasi kebijakan dan penganggaran layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan penyandang disabilitas, baik di tingkat daerah maupun nasional. (ndi).
