Giri Menang (Suara NTB) – Belasan ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan bisa diaktivasi oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah ini terhitung sejak Januari sampai dengan Juni 2026. Dari aktivasi PBI JKN ini, bisa dihemat anggaran daerah untuk pembiayaan kesehatan belasan ribu jiwa ini mencapai Rp6 miliar lebih.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Barat Lobar Arief Suryawirawan mengatakan bahwa sepanjang tahun ini terdapat 15 ribu jiwa PBI JKN yang direaktivasi pihaknya. Sehingga warga yang sebelumnya ditanggung daerah melalui UHC, bisa ditanggung pusat.
“Kita bisa reaktivasi PBI JKN sekitar 15 ribu jiwa, daerah pun bisa hemat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mereka. Lumayan bisa hemat sekitar Rp6 miliar,” kata Arief Suryawirawan, Jumat (12/6).
Sebelumnya PBI JKN yang dinonaktifkan di Lobar mencapai 47 ribu jiwa. Pihaknya pun telah melakukan upaya usulan reaktivasi.
Dari hasil pengecekan, terdapat PBI JKN yang masuk baru sebanyak 46 ribu, sehingga otomatis yang dinonaktifkan diganti. Tiap tahun rata-rata PBI JKN yang dibiayai pusat di Lobar mencapai 367-368 ribu jiwa. Jumlah ini tidak berkurang, kendati terdapat penonaktifan sebanyak 47 ribu. “Diganti oleh pusat,” imbuhnya.
Di antara PBI JKN yang dinonaktifkan, terdapat 15 ribu yang diaktifkan kembali pada kurun waktu enam bulan ini.
Sebelumnya, akibat dinonaktifkan, pembiayaan kesehatannya ditanggung daerah sehingga jika tidak diaktifkan segera maka semakin banyak membebani fiskal daerah. “Karena itu kami segera aktifkan, sehingga tidak lagi bebani daerah,” imbuhnya. Anggaran yang dihemat ini pun bisa dipakai daerah untuk pembiayaan program lain yang lebih produktif.
Pihaknya pun akan terus berupaya mengusulkan agar pembiayaan kesehatan ini dibiayai pusat. Sehingga anggaran daerah tidak terlalu terbebani. (her)
