Sumbawa Besar (suarantb.com)–
Pemkab Sumbawa, memastikan sudah mengusulkan lokasi baru untuk mempercepat pelaksanaan program Hilirisasi Unggas Terintegrasi (HAT). Meski sebelumnya sudah dilakukan peletakan batu pertama di Desa Serading.
“Kami sudah menyodorkan beberapa lokasi baru dan siap untuk kita hibahkan ke PT Berdikari sebagai bentuk percepatan pelaksanaan program unggulan nasional di Sumbawa tersebut,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, kepada wartawan, Selasa (16/6).
Jarot melanjutkan, beberapa lokasi baru tersebut berada di Kerekeh, Batudulang, Gapit, Moyo Hilir, Labangka, Tanjung Santong, dan Lopok. Lokasi itu disiapkan jika pola kerjasama antara provinsi dengan PT Berdikari tidak ada hasil atas aset pemerintah provinsi di Desa Serading.
Menurutnya, berapa pun lahan yang dibutuhkan oleh PT Berdikari pemerintah sudah sangat siap. PT Berdikari hanya membutuhkan lahan seluas 10 hektar. Sementara, di Kerekeh luas lahan pemerintah ada sekitar 20 hektar dan di Teluk Santong ada sekitar 300 hektar.
“Awalnya memang pola sewa sehingga lebih mudah dari segi kebijakan, tetapi ternyata mereka (PT Berdikari) tidak tertarik dengan pola tersebut karena maunya hibah atau jual,” jelasnya.
Dikatakan, pemerintah daerah tidak mungkin menjual tanah maupun hibah ke perusahaan swasta. Mekanisme hibah atau jual aset harus melalui pembahasan bersama legislatif. Oleh karena itu, Pemkab Sumbawa menyiapkan solusi menyediakan lokasi baru dengan status clear and clean.
Pihaknya sudah bersurat secara langsung ke PT Berdikari untuk pengusulan lokasi baru tersebut. Bahkan PT Berdikari juga berkomitmen untuk menempatkan program tersebut di Sumbawa.
“Pada prinsipnya semua skema sudah kita siapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung program tersebut. Bahkan kalau secara timeline Berdikari itu masih sebatas normal dan sesuai jadwal yang ditetapkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementan bersama Provinsi NTB dan Pemkab Sumbawa melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Jumat (6/2/2026). Namun setelah diletakkan batu pertama hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan terkait pelaksanaan proyek yang ditaksir menelan anggaran Rp1, 3 triliun tersebut.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian RI, Dr. Makmun, saat peletakan batu pertama menegaskan kehadiran industri perunggasan terintegrasi di NTB merupakan bagian dari terobosan besar pemerintah. Hal itu dilakukan sebagai upaya membangun ekosistem perunggasan nasional di luar Pulau Jawa.
“Program ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, hingga menjamin ketersediaan day old chick (DOC) bagi peternak daerah,” ucapnya.
Ia melanjutkan, NTB memiliki posisi yang sangat strategis dimana produksi jagungnya menempati peringkat tiga nasional. Apalagi jagung ini menjadi penyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan ternak unggas.
“Dengan potensi sebesar ini, sangat tidak masuk akal jika NTB terus bergantung pada pasokan bibit dan sistem dari luar daerah. Sehingga pemerintah membangun proyek ini,” ujarnya.
Makmun mengaku, selama ini peternak di NTB telah memiliki pengalaman panjang dalam beternak unggas. Namun, keterbatasan akses terhadap bibit unggul dan pakan menjadi hambatan utama.
“Jadi, melalui program ini, negara hadir untuk menyelesaikan persoalan yang tidak mampu diselesaikan sendiri oleh daerah, khususnya dalam penyediaan DOC dan pabrik pakan,” tukasnya. (Ils)
