Giri Menang (Suara NTB) – Warga Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan pelayanan kesehatan, terutama Universal Health Coverage (UHC) yang dianggap ribet. Pasien atau pihak keluarga pasien yang BPJS tidak aktif harus mengurus kelengkapan administrasi untuk bisa aktif mendapatkan UHC. Selain itu warga mengeluhkan persoalan obat-obatan yang sering kali kosong di fasilitas kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah menegaskan ia banyak menerima laporan seperti kekosongan obat, pelayanan yang belum maksimal kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan pelayanan UHC yang dikeluhkan. Kendati cakupan UHC ini 98 persen, tetapi persoalan di lapangan banyak warga yang dinonaktifkan.
Untuk itu, ia berharap agar Dinas Kesehatan (Dikes) jangan sampai bermain-main dengan nyawa manusia, dengan kondisi pelayanan seperti ini. Sebab Dikes ini menjadi koordinator pelayanan kesehatan seperti puskemas dan koordinasi dengan rumah sakit. “Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman Dikes untuk tidak bermain-main dengan nyawa manusia,” tegas Ketua Fraksi Perindo ini.
Ia menyoroti dalam pelayanan UHC ini pasien diminta mengurus sendiri kelengkapannya, sementara mereka sedang sakit. Ia pun menekankan agar pelayanan publik benar-benar menjadi perhatian OPD. Sebab Bupati sendiri selalu turun menjemput bola dan perhatian ke warga, dimana Bupati saja memberikan mobil dinasnya dipinjam pakai pada warga untuk nyongkolan.
“Masak kepala OPD-nya tidak mau kasih begitu (pelayanan prima),” sorotnya.
Pihaknya mendorong Dikes untuk pro aktif turun ke lapangan, melayani warga yang mengurus UHC. Perlu kolaborasi untuk menyiapkan tenaga khusus dalam pelayanan UHC tersebut. Jangan OPD terkait pasif menunggu kabar ada keluhan baru turun. “Sangat harus dievaluasi (Kepala OPD),” tegasnya.
Dari pengalaman pribadinya, mengurus sejumlah warga yang butuh penanganan, justru OPD terkait baik Dinkes maupun Dinsos tidak merespons cepat. Lantas ia pun mempertanyakan program perlindungan sosial yang diklaim telah dilaksanakan Pemkab.
Hal senada ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Lobar Muhali. Ketua Fraksi PPP itu menegaskan, ia menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan di bawah. Warga mengeluhkan pelayanan kesehatan, mulai dari keluhan warga soal ribetnya pengurusan UHC dan obat-obatan yang sering kosong di Puskesmas.
Warga yang sakit diminta mengurus kelengkapan administrasi untuk UHC ini ke OPD-OPD terkait. Sementara warga atau keluarga pasien sedang mengalami musibah (sakit), jika pelayanan seperti ini justru pemerintah mempersulit warga yang membutuhkan penanganan. Hal-hal semacam ini kalau memang bisa dipermudah, harusnya tidak dipersulit oleh OPD.
Terlebih Pemda menggaungkan pelayanan satu pintu berbasis digital, tapi fakta di lapangan justru seperti ini. Untuk itu, pihaknya meminta Bupati untuk mengambil langkah tegas, mengevaluasi bahkan bila perlu mencopot kepala OPD terkait.
Sebab sebagai abdi dan pelayan masyarakat harus totalitas dalam melayani. Tidak boleh setengah-setengah sehingga kalau merasa tidak mampu bekerja maka sebaiknya kepala OPD mengundurkan diri.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Lobar Hj. Erni Suryana membantah mempersulit warga dalam proses mengurusan UHC. Pihaknya memastikan tidak ada warga dipersulit dalam proses pengurusan UHC selama ada persyaratan. “Tidak ada dipersulit, cuman setengah jam jadi, bahkan 15 menit bisa jadi selama ada persyaratan,” bantahnya.
Terkait UHC itu telah dibahas bersama forum Kades. Dalam mekanisme UHC ini, kata Erni, telah ada SOP. “Masalahnya bapak-bapak dewan nitip-nitip (warga) lewat WA (WhatsApp), sementara kami ada proses dan sudah ada sudah kami sepakati,” jelasnya.
Terkait harapan Kades agar proses UHC itu dikembalikan ke Puskesmas, menurutnya segala regulasi dan diatur pasti ada beberapa pertimbangan. Diakui prosesnya lebih cepat, tetapi kalau anggaran UHC ini jebol, ia mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab. “Kalau jebol anggaran ini (UHC) siapa yang tangung jawab,” pungkasnya. (her)
