Giri Menang (Suara NTB) – Miliaran rupiah anggaran program modal usaha tanpa bunga yang menjadi unggulan Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wabup Hj. Nurul Adha tak terealisasi tahun 2025. Dari anggaran yang dialokasikan Rp5,5 miliar, terealisasi kurang setengah atau di bawah 50 persen, sedangkan sisanya menjadi anggaran sisa atau Silpa.
Hal ini menjadi sorotan DPRD Lobar dalam rapat paripurna jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi DPRD Lobar atas LKPJ kepala daerah tahun 2025, Senin (22/6/2026). Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi yang mewakili Bupati LAZ dalam sidang paripurna jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati menjawab hal ini.
Fauzan mengatakan, capaian realisasi belanja pada tahun 2025 terkendala, salah satunya karena capaian realisasi belanja subsidi bantuan modal tanpa bunga pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkendala pembayaran bunga setiap enam bulan sekali sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama. “Salah satu kendala belanja subsidi bantuan modal tanpa bunga pada Dinas Koperasi,” terang Fauzan.
Hal ini masuk menjadi akumulasi dari sisa anggaran beberapa OPD juga menjadi penentu persentase capaian belanja daerah. Yang jelas dari sisi komitmen Pemkab menyiapkan anggaran Rp5,5 miliar untuk subsidi bunga. Namun, dalam pelaksanaannya, diakui tidak semua terserap karena hampir kurang dari setengahnya yang dieksekusi sedangkan sisanya menjadi Silpa.
Pihak Pemkab pun akan mengevaluasi berbagai kendala pelaksanaan di lapangan, sebagai bahan perbaikan tahun ini. Termasuk persyaratan yang dianggap mungkin terlalu sulit, hal ini sudah dibahas bersama, baik masukan dari masyarakat dan perbankan. “Ini jadi bahan evaluasi kami di OPD,” imbuhnya.
Termasuk persyaratan BI Checking atau disebut SLIK OJK, yang menjadi kendala akan diselaraskan.
Jika memungkinkan persyaratan ini akan dilonggarkan agar masyarakat lebih cepat dan mudah mengakses. Terkait program bantuan modal tanpa bunga tahun ini yang menurut informasi belum terealisasi, pihaknya akan mengecek ke OPD terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Aisah Desilina D. saat dikonfirmasi terpisah irit bicara karena sedang sakit gigi.
Ia hanya sedikit membeberkan salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran program bantuan modal tanpa bunga itu kerana kendala BI Checking. “Ya salah satunya (kendala BI Checking),” ujarnya sambil berlalu. (her)
