Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB menyambut positif langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menggandeng Bank NTB Syariah untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB, khususnya di Malaysia.
Inisiatif program tersebut dinilai dapat mengubah pola lama pekerja migran yang selama ini bekerja bertahun-tahun di luar negeri tanpa memiliki aset atau usaha produktif saat kembali ke kampung halaman.
Ketua Apjati NTB, H. Edy Sopyan, mengatakan kunjungan Gubernur Iqbal bersama seluruh jajaran terkait ke perkebunan kelapa sawit di Malaysia tidak sekadar memastikan perlindungan PMI, tetapi juga melihat sejauh mana para pekerja migran mampu mengelola hasil kerja mereka selama berada di luar negeri.
Menurutnya, persoalan utama yang selama ini terjadi bukan hanya pada proses penempatan tenaga kerja, melainkan bagaimana hasil kerja PMI dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan mereka dan keluarga.
“Jangan hanya berangkat kosong lalu pulang juga kosong. Banyak PMI yang sudah puluhan tahun bekerja di Malaysia, tetapi hasilnya hanya cukup untuk biaya hidup. Setelah kembali ke kampung, beberapa bulan kemudian berangkat lagi karena tidak memiliki usaha atau aset yang bisa dikembangkan,” ujarnya di Mataram, Senin, 22 Juni 2026.
H. Edy menilai inisiatif yang dibawa Gubernur Iqbal bersama Bank NTB Syariah merupakan terobosan penting untuk memutus siklus tersebut. Melalui skema perbankan yang disiapkan, para PMI didorong membuka rekening sebelum berangkat sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih terencana.
Selain itu, keluarga PMI yang ditinggalkan di kampung halaman juga berpeluang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan usaha produktif.
“Kalau suaminya bekerja di Malaysia, istrinya di kampung bisa mendapatkan KUR untuk membuka warung, kios atau usaha lainnya. Cicilannya bisa dibantu dari penghasilan suami yang bekerja di luar negeri melalui Bank NTB Syariah. Jadi ada usaha yang tumbuh di kampung selama PMI bekerja,” jelasnya.
H. Edy menjelaskan lagi, skema tersebut sangat memungkinkan diterapkan bagi PMI di Malaysia karena biaya penempatannya menggunakan sistem zero cost atau tanpa biaya yang dibebankan kepada pekerja.
Berbeda dengan negara tujuan lain seperti Jepang yang membutuhkan biaya keberangkatan hingga puluhan juta rupiah, PMI ke Malaysia tidak memerlukan pembiayaan khusus untuk proses penempatan sehingga fasilitas KUR dapat lebih difokuskan pada pengembangan usaha keluarga.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan Pemprov NTB tengah memperkuat skema pembiayaan resmi melalui KUR khusus PMI guna menghindarkan calon pekerja migran dari jeratan rentenir dan utang berbunga tinggi. Pemprov juga akan menggandeng Bank NTB Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan, budaya menabung, investasi, serta pengembangan usaha produktif bagi PMI dan keluarganya. (bul)
