Mataram (Suara NTB) – Perkembangan koperasi di NTB belum menunjukkan kemajuan, gaung koperasi yang melakukan pengembangan usaha dari hulu ke hilir nyaris yak terdengar. Kita masih perlu belajar dari koperasi-koperasi di Pulau Jawa, yang sudah memanfaatkan dan mengembangkan komoditas yang menjadi potensi daerahnya.
Ada koperasi peternak dan produsen susu, ada koperasi petani tebu, bahkan, koperasinya sudah melakukan ekspor langsung.
Lantas bagaimana dengan NTB?
Wakil Ketua Dewan Koperasi Nasional Daerah (Dekopinwil) Provinsi NTB, Bambang Parmadi, menilai hingga saat ini NTB belum memiliki banyak koperasi berbasis komoditas yang mampu menjadi pemain utama dalam rantai bisnis dari produksi hingga pemasaran seperti yang berkembang di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Menurutnya, koperasi-koperasi di NTB selama ini lebih banyak bergerak pada sektor jasa keuangan dan simpan pinjam, sementara koperasi yang secara khusus mengelola komoditas unggulan daerah masih relatif terbatas.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah koperasi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, termasuk memiliki dukungan pembiayaan dan lembaga keuangan sendiri,” ujarnya.
Bambang menilai salah satu faktor yang membedakan perkembangan koperasi NTB dengan daerah lain adalah kultur berkoperasi yang belum sekuat di Jawa. Ia mencontohkan koperasi susu di Jawa Timur dan Jawa Barat yang telah berkembang puluhan tahun, memiliki anggota yang solid, dan menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan, menilai perkembangan koperasi di daerah ini justru menunjukkan tren yang positif. Ia menegaskan bahwa NTB telah memiliki sejumlah koperasi yang mampu berkembang hingga tingkat nasional dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, kontribusi volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Secara umum perkembangan koperasi di NTB menggembirakan. Koperasi terbukti mampu berkontribusi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Wirawan mencontohkan keberadaan Koperasi Katala yang bermitra dengan perusahaan tambang dan berhasil memberdayakan pelaku UMKM lokal sebagai vendor. Nilai transaksi yang mengalir kepada UMKM dari aktivitas koperasi tersebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Selain itu, terdapat koperasi lain yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, pembiayaan dan berbagai usaha produktif lainnya yang terus berkembang.
Karena itu, ia menilai anggapan bahwa NTB tidak memiliki koperasi besar tidak sepenuhnya tepat.
“Kalau disebut tidak ada koperasi besar di NTB, tentu itu perlu dilihat lagi. Kita punya koperasi-koperasi yang asetnya sudah miliaran rupiah dan beroperasi secara profesional,” katanya.
Meski demikian, Wirawan mengakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dibenahi. Salah satunya adalah kepatuhan koperasi terhadap regulasi.
Dari lebih dari 4.000 koperasi yang tercatat di NTB, baru sekitar separuh yang secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang menjadi indikator penting dalam tata kelola koperasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM NTB tengah mendorong integrasi data koperasi melalui platform digital nasional yang sedang dikembangkan Kementerian Koperasi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan koperasi secara real time, mulai dari aspek kelembagaan, aset, aktivitas usaha hingga kepatuhan terhadap RAT. (bul)
