Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal akan memberikan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan mengambil keuntungan lebih saat menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) yang ada di wilayah NTB.
Hal itu ditegaskan Iqbal saat menemui ribuan massa aksi pendukung program MBG di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6). Iqbal mengendus adanya oknum mitra program MBG yang nekat menyunat kualitas demi meraup keuntungan pribadi. Eks Dubes RI untuk Turki ini meminta para pengelola SPPG yang bermain curang untuk segera bertobat.
“Saya tahu, dan saya sudah turun ke beberapa tempat (sidak). Masih ada SPPG yang mencari margin atau untung tambahan dari bahan baku. Akhirnya kualitas (makanan) menjadi menurun,” cetus Iqbal di hadapan massa aksi, Senin (22/6).
Iqbal mengungkapkan, kepastian adanya kecurangan ini didapat setelah dirinya turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di NTB. Hasilnya, ditemukan indikasi kuat adanya praktik culas demi mencari cuan diluar aturan pemerintah.
Untuk itu, di mengingatkan bahwa program MBG murni ditujukan untuk memperbaiki gizi anak-anak, bukan sebagai ladang memperkaya diri. Setiap rupiah yang dialokasikan negara harus kembali ke anak-anak dalam bentuk asupan gizi yang berkualitas.
Pemprov NTB, Iqbal menegaskan, tidak memberi ruang toleransi bagi siapa pun yang bermain curang dalam program gizi anak. Dia mengaku sudah mengantongi catatan komitmen para pengelola SPPG dan siap mengambil langkah tegas jika pelanggaran kembali terulang.
Tak main-main, Iqbal mengancam akan langsung berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta satgas khusus untuk menutup paksa SPPG yang membandel.
“Kalau program MBG ini dilanjutkan dan masih ada yang mengambil margin lebih dari belanja bahan baku, saya orang pertama yang akan meminta satgas dan BGN menangkap serta menutup SPPG yang melakukan itu,” ancam Iqbal.
Selain masalah margin keuntungan, Iqbal juga menyoroti pasokan bahan baku. Dia menyayangkan masih adanya SPPG yang mengambil bahan baku dari luar wilayah NTB. Atas temuan itu, Iqbal mendesak agar seluruh SPPG merubah pola tersebut dengan wajib menyerap bahan baku dari UMKM lokal di tempat mereka beroperasi. “Jadi kita harapkan ini bisa menggerakkan ekonomi di bawah,” serunya..
Dia pun memastikan seluruh tuntutan massa aksi yang hadir di depan kantor Gubernur akan diteruskan dan dikoordinasikan langsung dengan pemerintah pusat demi perbaikan regulasi ke depan. “Kita akan sampaikan baik yang pro dan tidak. Karena semua kan adalah aspirasi dari masyarakat kita,” pungkasya. (ndi)
