Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyambut positif pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) yang dilaksanakan oleh BPS di seluruh Indonesia. Di sela-sela peluncuran Susenas di Aula Kantor Bupati KLU, Minggu (21/6), ia menekankan pentingnya pendataan secara presisi menyusul data tersebut krusial bagi perencanaan dan arah pembangunan daerah.
“Proses pembangunan yang tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat. Data bukan hanya angka, tetapi menjadi gambaran nyata kondisi masyarakat dan arah pembangunan daerah,” ujar Najmul Akhyar.
Pemda Lombok Utara memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Survei Sosial dan Ekonomi 2026 oleh BPS. Data ini akan membantu pemegang kebijakan untuk melihat dinamika sosial dan ekonomi daerah, potensi-potensi ekonomi, tantangan pelaku usaha, serta peluang pengembangan ekonomi di masa depan.
Data hasil survei, kata dia, memiliki peran penting bagi Lombok Utara. Sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi namun memiliki keunggulan di sektor pariwisata dan pertanian (umum), akurasi data dalam Sensus sangat dibutuhkan.
Bupati juga mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah desa, camat, hingga perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pendataan dengan mengarahkan warga untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
“Sampaikan data sesuai kondisi sebenarnya, karena setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Sementara, Kepala BPS Kabupaten Lombok Utara, Isa, S.E., M.M., menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi kelima secara nasional setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Untuk memastikan pendataan berjalan maksimal, BPS Lombok Utara menurunkan sebanyak 281 petugas yang terdiri dari 33 pengawas lapangan dan 248 Petugas Pendata Lapangan (PPL). Para petugas tersebut telah direkrur dan dilatih untuk melalui proses pendataan hingga tingkat Rumah Tangga di seluruh wilayah Lombok Utara.
“Sensus ditargetkan berlangsung sekitar 2,5 bulan hingga akhir Agustus 2026. Cakupan Sensus sangat luas, mulai dari usaha besar, menengah, kecil, mikro hingga usaha berbasis online. Tidak ada unit usaha yang akan terlewatkan,” tegasnya.
Isa menyatakan, data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dirinya juga meyakinkan, data hasil sensus menjadi Pemda Lombok Utara untuk menganalisis perkembangan ekonomi daerah, mengevaluasi serta melanjutkan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki Lombok Utara. (ari)
Bupati KLU, H. Najmul Akhyar saat peluncuran Susenas di Aula Kantor Bupati KLU, Minggu (21/6). Bupati menekankan pendataan harus dilakukan secara akurat dan presisi. (Suara NTB/ist)
Bupati KLU Tekankan Susenas Harus Dilakukan Secara Presisi
Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyambut positif pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) yang dilaksanakan oleh BPS di seluruh Indonesia. Di sela-sela peluncuran Susenas di Aula Kantor Bupati KLU, Minggu (21/6), ia menekankan pentingnya pendataan secara presisi menyusul data tersebut krusial bagi perencanaan dan arah pembangunan daerah.
“Proses pembangunan yang tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat. Data bukan hanya angka, tetapi menjadi gambaran nyata kondisi masyarakat dan arah pembangunan daerah,” ujar Najmul Akhyar.
Pemda Lombok Utara memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Survei Sosial dan Ekonomi 2026 oleh BPS. Data ini akan membantu pemegang kebijakan untuk melihat dinamika sosial dan ekonomi daerah, potensi-potensi ekonomi, tantangan pelaku usaha, serta peluang pengembangan ekonomi di masa depan.
Data hasil survei, kata dia, memiliki peran penting bagi Lombok Utara. Sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi namun memiliki keunggulan di sektor pariwisata dan pertanian (umum), akurasi data dalam Sensus sangat dibutuhkan.
Bupati juga mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah desa, camat, hingga perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pendataan dengan mengarahkan warga untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
“Sampaikan data sesuai kondisi sebenarnya, karena setiap informasi yang diberikan akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Sementara, Kepala BPS Kabupaten Lombok Utara, Isa, S.E., M.M., menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi kelima secara nasional setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Untuk memastikan pendataan berjalan maksimal, BPS Lombok Utara menurunkan sebanyak 281 petugas yang terdiri dari 33 pengawas lapangan dan 248 Petugas Pendata Lapangan (PPL). Para petugas tersebut telah direkrur dan dilatih untuk melalui proses pendataan hingga tingkat Rumah Tangga di seluruh wilayah Lombok Utara.
“Sensus ditargetkan berlangsung sekitar 2,5 bulan hingga akhir Agustus 2026. Cakupan Sensus sangat luas, mulai dari usaha besar, menengah, kecil, mikro hingga usaha berbasis online. Tidak ada unit usaha yang akan terlewatkan,” tegasnya.
Isa menyatakan, data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dirinya juga meyakinkan, data hasil sensus menjadi Pemda Lombok Utara untuk menganalisis perkembangan ekonomi daerah, mengevaluasi serta melanjutkan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki Lombok Utara. (ari)
