Giri Menang (Suara NTB) – Sebagai upaya membangun sinergi dengan pemerintah desa (Pemdes) dalam menyukseskan program pembangunan daerah melalui Sejahtera dari Desa, Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyiapkan langkah strategis. LAZ akan memberikan apresiasi pada desa berprestasi dengan menggelar “Desa Award”.
Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan, pihaknya ke depan akan mengadakan “Desa Award”, sebagai bentuk apresiasi Pemkab pada Pemdes. Untuk itu, pihak desa pun diharapkan maksimal menyiapkan diri baik menyangkut pendataan dan elemen-elemen lain yang nanti masuk sebagai parameter penilaian.
“Ke depan saya juga akan adakan Desa Award, jadi pendataan semua elemen akan coba kita masukkan agar betul-betul bisa berjalan dengan baik sehingga nanti seluruh permasalahan di desa bisa selesai,” kata LAZ, ditemui usai Rakor dengan Kades di Kecamatan Gunungsari, Rabu (24/6/2026).
Dalam penilaian Desa Award nantinya, menyangkut beberapa aspek, di antaranya pendataan yang menyangkut berbagai hal yang mendukung program desa maupun Pemkab. Termasuk pelaksanaan program Pemkab di desa. Rencana kegiatan anugerah “Desa Award” tersebut, telah disampaikan pada Rakor dengan para Kades di masing-masing Kecamatan.
Sejauh ini rakor telah berjalan di tiga kecamatan, yakni Batulayar, Lingsar dan Gunungsari. Rakor yang diadakan bergiliran di masing-masing kecamatan itu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengontrol sejauh mana pelaksanaan program Pemkab di tingkat desa. Pemkab ingin memastikan apakah program Pemkab ini berjalan atau tidak di tingkat desa.
Sehingga melalui Rakor itu, Pemkab menerima umpan balik atau feedback dari desa terkait di mana letak masalahnya. Misalnya, program pemberdayaan di desa, tetapi ternyata kurang tepat sasaran atau belum maksimal. Maka hal inilah yang dipastikan agar berjalan atau tidak di tingkat desa. “Program-program yang sudah ada itu berjalan apa ndak,” imbuhnya.
Sehingga melalui kegiatan ini, pihaknya bersinergi dengan desa dan kecamatan supaya kendala-kendala di lapangan bisa ditangani secepatnya. LAZ tak ingin ada program setelah berjalan, baru diketahui atau dilaporkan kurang berjalan efektif atau belum maksimal. Sejauh ini kata LAZ, koordinasi dengan desa berjalan baik. Program-program dari OPD pun sejalan dengan program di desa.
Terkait beberapa masukan desa seperti persoalan lahan untuk pembangunan KDMP, menjadi bagian yang ditampung Pihaknya. Tetapi pada prinsipnya ia tidak ingin meniadakan yang sudah ada, untuk kepentingan progam yang baru. Misalnya, ada bangunan sekolah mau diganti dengan membangun KDMP. “Jangan sampai merubah yang sudah ada,” imbuhnya.
LAZ sendiri menegaskan komitmennya mendukung program Nasional ini dibangun pada lahan-lahan yang tidak dipakai. Bukan memakai lahan yang sudah dipakai atau dimanfaatkan sebelumnya, terlebih ada bangunan fasilitas umum di lahan tersebut. Selain itu, untuk mengubah pemanfaatan lahan itu juga perlu memperhatikan aturan.
Karena jangankan mengubah lahan untuk pembangunan KDMP, Pemkab saja yang mengusulkan lokasi sekolah rakyat untuk dikeluarkan dari lahan hijau, izinnya belum bisa keluar sampai saat ini dari Pusat. “Padahal itu proyek strategis nasional, yang jelas kita tetap mendukung program yang ada,” tegasnya. (her)
