Mataram (Suara NTB) – Sektor usaha hiburan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat terus menghadapi tantangan. Sejumlah pengusahanya bahkan memilih angkat tangan. Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Suhermanto, menyebut, perkembangan kafe dan tempat hiburan saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle), sehingga tumbuh secara sporadis dan tidak terkontrol di berbagai titik, termasuk di wilayah Mataram dan Lombok Barat.
Ia bahkan menyoroti lokasi usaha yang menurutnya tidak sesuai aturan tata ruang, seperti berada di area sensitif.
“Sekarang kafe itu sudah jadi lifestyle. Bisa buka di mana saja, berserakan sampai di sudut kota, bahkan ada yang dekat tempat ibadah,” katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat persaingan usaha hiburan di Senggigi semakin berat karena tidak hanya bersaing dengan sesama pelaku resmi, tetapi juga dengan usaha yang tidak tertata.
Menurut data yang disampaikan APH Senggigi, saat ini hanya sekitar 15 usaha hiburan yang masih bertahan di kawasan wisata legendaris di Lombok ini. Sejumlah tempat bahkan telah tutup atau berganti kepemilikan karena tidak mampu bertahan.
Beberapa usaha yang disebut mengalami pergantian manajemen , karena tidak lagi beroperasi normal.
“Investasi di Senggigi belum bergerak. Bahkan ada pemilik yang mundur dan diganti pemilik baru,” jelasnya.
elain isu usaha, gangguan lalu lintas terutama knalpot brong juga disebut menjadi keluhan serius pelaku usaha karena mengganggu kenyamanan wisatawan, khususnya pada malam hari.
Suhermanto meminta adanya pengaturan lebih tegas seperti pemasangan rambu batas kecepatan di jalur utama Senggigi, serta pengaturan jalur komunitas kendaraan agar tidak mengganggu kawasan wisata.
“Kalau restoran dan hotel terganggu, otomatis dampaknya ke hiburan juga. Ini sudah sering dikeluhkan,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar kegiatan komunitas otomotif yang menggunakan knalpot bising diarahkan melalui jalur alternatif seperti Pusuk Lestari agar tidak melewati pusat wisata pada malam hari.
“Karena pengendara knalpot brong ini geber terus di jalan pariwisata. Semua menjadi terganggu. Padahal pariwisata itu sensitive,” tambahnya. Meski kondisi saat ini dinilai belum ideal, pelaku usaha hiburan masih menaruh harapan pada pemerintah daerah Lombok Barat untuk melakukan pembenahan, terutama dalam hal kepastian regulasi, keamanan, dan dukungan investasi. (bul)
