Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meninjau Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Desa ini termasuk kategori miskin ekstrem dan masuk dalam Desa Berdaya Transformatif. Berdasarkan peninjauan, ditemukan terdapat 134 Kepala Keluarga (KK) di kawasan ini, dari jumlah itu, setiap KK akan diberdayakan dengan memberikan insentif Rp7 juta.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 19 KK. “Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke 40 Desa Berdaya Transformatif yang masuk dalam list tahun ini,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Dusun Malaka, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 25 Juni 2026.
Selain mendapatkan bantuan Rp7 juta per KK, Pemprov NTB, ujarnya, juga berencana memperbaiki jalan desa tersebut. Hal ini menyusul adanya permintaan masyarakat yang mengadukan kondisi jalan yang kurang layak. Lebih lagi, jalan sempit itu seringkali memakan korban.
Di samping itu, perbaikan jalan juga dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi di dusun tersebut. Apalagi, Pemprov NTB mengalokasikan sekitar Rp,1,5 miliar khusus untuk desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat tersebut.
“Jadi jalan di ujung Dusun Malaka ini memang salah satu kendala utama. Sehingga produk-produk dari agroforestri dari hutan yang kita dorong sekarang untuk dimanfaatkan melalui Desa Berdaya ini,” katanya.
Pemprov juga membangun fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) kepada masyarakat. Tidak hanya itu, ia juga berupaya mengatasi masalah lingkungan seperti persampahan dan ketersediaan air bersih.
Dari temuan lapangan, Desa Mekarsari memiliki potensi kuat menjadi desa wisata dan agroforestri karena kawasan dikelilingi hutan. Untuk merealisasikan potensi tersebut, Pemprov NTB tidak hanya bekerja sendiri melalui program Desa Berdaya, tetapi juga akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, hingga dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Keterlibatan lembaga filantropi serta organisasi non-pemerintah (NGO) nasional maupun internasional juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan desa. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, pembangunan desa dilakukan secara gotong royong untuk menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Intinya ini dikerjakan bersama-sama. Tugas pendamping adalah mengidentifikasi potensi dan kebutuhan yang ada di desa agar seluruh dukungan dapat diarahkan secara tepat,” ucapnya.
Salah satu potensi unggulan yang menjadi perhatian adalah kekayaan sumber daya hutan. Wilayah tersebut diketahui memiliki potensi besar sebagai produsen nira, yang selama ini diolah menjadi tuak merah dan gula merah.
Ke depan, Mantan Dubes RI untuk Turki itu akan mencari berbagai alternatif pengembangan produk turunan nira yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa.
“Potensi hutannya sangat besar dan menjadi salah satu penghasil nira terbesar. Karena itu, kita sedang memikirkan bagaimana memaksimalkan pemanfaatan nira dan gula merah, serta mencari alternatif produk yang bisa memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkapnya. (era)
