Giri Menang (Suara NTB) – Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab Lombok Barat menaikkan gaji atau Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa di Lobar. Pasalnya, besar Siltap yang diterima perangkat desa di Lobar dinilai terendah dibanding daerah lain di NTB.
Sementara beban tanggung jawab yang dipikul perangkat desa semakin bertambah, dengan masuknya berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga tuntutan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar.
“Terkait untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, berorientasi kepada situasi dan kondisi beban dan tanggung jawab daripada perangkat desa di dalam melaksanakan tupoksinya,” terang Ketua AKAD Lobar, Sahril, saat dikonfirmasi, Rabu (24/6).
Ia menilai perangkat desa maksimal mendukung upaya peningkatan PAD Kabupaten Lombok Barat, seperti mencapai target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Belum lagi dengan berbagai program pemberdayaan hingga kesehatan seperti penurunan angka stunting. Alasan itu yang membuat AKAD Lobar mengharapkan Bupati meninjau kembali kesejahteraan perangkat desa. “Kesejahteraan perangkat desa di Lombok Barat yang paling miskin kalau dibandingkan dengan kabupaten lain,” ujar pria yang identik dengan rambut kuncirnya itu.
Tak Sebanding Tanggung Jawab
Sahril membeberkan besaran Siltap perangkat desa kabupaten lain yang ada di NTB. Menurutnya, rata-rata perangkat desa di kabupaten lain angkanya di atas Rp6 juta rupiah, sedangkan di Lobar untuk kades saja hanya Rp5 juta.
“Kepala desa, siltap dan tunjangannya itu Rp5 juta. Kalau di kabupaten lain, seperti Lombok Utara, Lombok Timur, ya, Lombok Tengah, itu rata-rata semua di atas Rp6 juta. Tidak ada yang Rp5 juta, hanya di Lombok Barat,” imbuhnya.
Meski dia tidak menampik, jika melihat standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah memenuhi. Namun, jika berbicara besaran itu, nilai tersebut dinilai belum sebanding dengan beban tanggung jawab saat ini yang jauh lebih besar. Menyejahterakan perangkat desa tujuannya bukan hanya memaksimalkan pekerjaannya, tetapi mengukur bentuk tanggung jawabnya dalam setiap bekerja.
“Karena tanggung jawab kepala desa hari ini sangat besar. Penekanan dari pemerintah pusat, daerah, dan permintaan masyarakat itu sangat tinggi, karena semua pelayanan di desa itu semua serba gratis,” bebernya.
Selama ini, perangkat desa bekerja dengan ikhlas. Terlebih pemerintah desa tidak memiliki kebijakan yang berbasis finansial, tetapi tetap memikul tanggung jawab. Sehingga, penting untuk ditinjau kembali agar selaras antara tanggung jawab dengan kesejahteraan.
“Dan itu semata-mata adalah untuk menghargai bagaimana bentuk tanggung jawab itu sendiri, gitu. Karena jangan sampai nanti embrio-embrio ini akan melemahkan semangat dan unsur-unsur korup, mental korup itu akan muncul nanti di sana,” pungkasnya.
Bupati Lombok Barat Respons Harapan AKAD Lobar
Sementara itu Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini merespons harapan dari Ketua AKAD Lobar. Menurutnya kesejahteraan perangkat desa menjadi perhatian Pemkab Lobar. Untuk itu, tahun ini pihaknya memberlakukan berbagai kebijakan, salah satunya dengan memberikan penghargaan atau reward bagi desa-desa yang mampu merealisasikan PBB mencapai 95 persen dari target PBB pada tahun ini.
“Desa yang dapat mencapai hingga 95 persen realisasi (dari target) PBB, maka akan kami berikan reward berupa 50 persen dari insentif pungutan,” pungkasnya.
Reward ini diberikan langsung kepada desa, sehingga bisa menambah penghasilan perangkat desa. Untuk itu, pihak desa diharapkan berlomba-lomba untuk meningkatkan capaian PBB. (her)
