Mataram (Suara NTB) – Mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2029 nanti, KPU Provinsi NTB tengah menyiapkan inovasi tekhnologi informasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu. Yakni menggagas penguatan sistem distribusi logistik yang lebih modern, terukur, dan adaptif terhadap berbagai potensi risiko.
Diketahui proses distribusi logistik merupakan salah satu tahapan pemilu yang sangat rawan. Sebab dari pengalaman pemilu sebelumnya, proses distribusi logistik selalu mendapatkan tantangan serius dan berpotensi menganggu jalannya pelaksanaan pemungutan suara.
Karena itu Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menyebutkan bahwa pihakhya tengah menggagas penyusunan konsep Sistem Distribusi Logistik Pemilu 4.0. Yakni sebuah pendekatan yang mengintegrasikan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan tata kelola distribusi logistik.
“Nantinya melalui sistem yang sedang dirumuskan ini, KPU NTB tidak hanya berupaya memastikan ketepatan distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara (TPS). Tetapi juga membangun mekanisme mitigasi risiko sejak tahap perencanaan agar potensi kendala dapat diantisipasi lebih dini,” jelasnya pada Jumat (26/6).
Lebih lanjut dipaparkan Khuwailid bahwa salah satu inovasi yang akan disiapkan adalah penyusunan peta distribusi logistik berbasis digital. Melalui konsep ini, data seluruh TPS beserta titik koordinatnya akan dihimpun dari KPU Kabupaten/Kota se-NTB.
“Sehingga dengan peta itu KPU Provinsi memiliki basis data jalur distribusi, pemantauan pergerakan logistik. Sehingga distribusi logistik bisa dipastikan lebih akurat sampai dengan tempat tujuan,” terangnya.
Aspek pengamanan logistik juga turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penguatan sistem pengamanan kotak suara selama berada di tingkat desa, termasuk penggunaan mekanisme penguncian sebagai langkah preventif.
Di samping itu Khuwailid juga menyoroti kedisiplinan badan adhoc menjadi salah satu fokus evaluasi. Berbagai dinamika dan permasalahan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan distribusi logistik pada pemilu mendatang dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan sesuai standar operasional.
“Seluruh hasil pembahasan tersebut akan disusun menjadi konsep awal mengenai manajemen logistik ini yang selanjutnya dibahas dalam rapat pleno KPU Provinsi NTB,” pungkasnya. (ndi)
