Mataram (Suara NTB) – Komisi IV DPRD NTB menyoroti rendahnya realisasi capaian proyek fisik Pemerintah Provinsi NTB hingga mendekati pertengahan tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai bisa mengganggu efektivitas pelaksanaan program dan berisiko membuat pekerjaan menumpuk pada akhir tahun.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis. Dia mengungkapkan bahwa progres pekerjaan fisik saat ini diperkirakan masih di bawah 10 persen. Karena itu, ia meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal segera menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani sektor infrastruktur seperti Dinas PUPRPKP untuk mempercepat realisasi program.
“Realisasi program termasuk lambat. Kita berharap Gubernur bersama Sekda segera mendorong percepatan kepada semua OPD. Harapan kita sebelum masuk APBD Perubahan, progres fisik dan realisasi anggaran sudah di atas 50 persen,” kata Hasbullah pada Jumat (26/6).
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program pembangunan penting dilakukan agar dampaknya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya itu, hal tersebut juga bisa menjadi landasan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi, terutama saat pembahasan APBD Perubahan nantinya.
“Nah, kita berharap Pak Gubernur segera mempercepat itu, apapun kendalanya didorong. Supaya nanti di APBD Perubahan kita sudah melihat progres, sudah ada realisasi program dan realisasi anggaran yang signifikan,” ujarnya.
Hasbullah mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait capaian realisasi program fisik. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan dan informasi yang diperoleh DPRD, kata dia, progres pekerjaan masih sangat rendah yakni di bawah 10 persen.
“Kalau melihat realitas lapangan ini mungkin tidak sampai 10 persen. Saya belum melihat di mana letak realisasi yang sudah dilakukan. Tapi data dan informasi yang kami terima menunjukkan progresnya masih sangat rendah,” katanya.
Politisi PAN itu juga menegaskan bahwa sebagian besar proyek sebenarnya sudah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap. Mulai dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), gambar perencanaan hingga konsultan pendamping. Karena itu, menurutnya tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Kita berharap Pak Gubernur betul-betul mengatensi ini dan mengeluarkan instruksi kepada seluruh OPD untuk segera merealisasikan program-program yang sudah ditetapkan. Jangan tunggu APBD Perubahan,” tegasnya.
Atas hal itu, Hasbullah mengingatkan agar proyek fisik tidak dikebut pada penghujung tahun anggaran saja. Selain berpotensi menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), pekerjaan konstruksi yang dilakukan saat akhir tahun akan bersamaan dengan musim hujan, yang memiliki risiko terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyelesaiannya.
“Jangan dikebut di akhir tahun. Risiko pengerjaan fisik di akhir tahun lebih besar karena dipengaruhi cuaca dan curah hujan yang tinggi. Kita harapkan percepatan dilakukan mulai sekarang,” pungkasnya. (ndi)
