Selong (Suara NTB) – Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim), Farouk Bawazier, menyoroti adanya dana mengendap atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp104 miliar. Ia meminta jajaran eksekutif untuk segera memanfaatkan dana tersebut, terutama untuk membangun infrastruktur yang masih banyak belum ter-cover di masyarakat.
“Dana sebesar Rp104 miliar itu kan cukup besar. Jalan yang kurang atau infrastruktur lainnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga nantinya tidak ada lagi protes dari masyarakat,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjawab Suara NTB di Gedung DPRD Lotim, Selasa (30/6/2026).
Ia menyampaikan, sebagai fungsi pengawasan, DPRD terus memantau realisasi anggaran. Komisi III DPRD Lotim sebelumnya telah berkomunikasi dengan BPKAD dan Bapenda untuk menelusuri penyebab mengendapnya dana tersebut. “Kami tanyakan penyebab Silpa ini terjadi, jawabannya karena keadaan begini. Kalau memang begitu, manfaatkan dengan segera. Jangan sampai masyarakat mengeluh, karena sudah banyak masukan ke kami bahwa infrastruktur masih banyak yang belum ter-cover,” ujarnya.
Menurut Farouk, jika dana tersebut tidak bisa diserap dalam satu tahun anggaran dan akan digunakan untuk tahun jamak, maka DPRD akan melakukan reviu mendalam. “Nanti di kuota PPS, kita reviu kenapa harus ke tahun jamak, kenapa tidak bisa langsung? Jika mekanismenya harus seperti itu, tentu ada tahapan yang harus dipenuhi. Yang penting tidak ada pelanggaran sesuai dengan surat edaran dari Menteri Keuangan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar fenomena dana mengendap tidak menjadi kebiasaan setiap tahun. “Kita lihat nanti, kalau dalam satu tahun tidak bisa pelaksanaan, kita tegur, bila perlu kita layangkan surat. Jangan sampai dibiasakan setiap tahun ada silva. Anggaran itu memang harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pembangunan daerah,” pungkas Farouk.
Dana Mengendap di ABPD Lotim akan Digunakan untuk Proyek Tahun Jamak
Bupati H. Haerul Warisin ketika dikonfirmasi usai sidang Paripurna penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menegaskan, Silpa APBD itu akan digunakan untuk mencicil utang ke rekanan untuk proyek tahun jamak.
Disampaikan, berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,436 triliun. Hingga akhir tahun, realisasi mencapai Rp3,478 triliun atau 101,22 persen dari target.
Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp550,891 miliar atau 98,98 persen dari target Rp556,578 miliar. Meski belum mencapai 100 persen, angka ini menjadi capaian PAD terbaik Kabupaten Lombok Timur dalam satu dekade terakhir.
Bupati Lotim H. Haerul Warisin mengatakan realisasi PAD tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berada di kisaran 91 hingga 92 persen.
Selain PAD, pendapatan transfer juga melampaui target dengan realisasi Rp2,900 triliun atau 101,69 persen dari target Rp2,852 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp26,664 miliar atau 97,32 persen dari target Rp27,399 miliar.
Di sisi belanja, dari pagu anggaran sebesar Rp3,457 triliun, realisasi mencapai Rp3,404 triliun atau 98,46 persen. Belanja operasi menjadi komponen dengan tingkat serapan tertinggi, yakni Rp2,646 triliun atau 99,43 persen dari target Rp2,661 triliun.
Adapun belanja modal terealisasi Rp292,893 miliar atau 89,15 persen dari target Rp328,522 miliar. Belanja tidak terduga mencapai Rp5,413 miliar atau 77,34 persen dari pagu Rp7 miliar, sedangkan belanja transfer bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan hampir terserap sempurna dengan realisasi Rp459,085 miliar atau 99,81 persen dari target Rp459,956 miliar.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp105,880 miliar atau 96,82 persen dari target Rp109,357 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp75,762 miliar atau 85,60 persen dari target Rp88,512 miliar.
Posisi Aset yang Kuat
Selain mencatatkan kinerja APBD yang positif, neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga menunjukkan posisi aset yang kuat. Hingga 31 Desember 2025, total aset daerah tercatat mencapai Rp5,201 triliun. Nilai tersebut didominasi aset tetap sebesar Rp4,611 triliun, disusul aset lancar Rp219,047 miliar, investasi jangka panjang Rp287,730 miliar, aset properti investasi Rp50,285 miliar, dan aset lainnya Rp32,764 miliar.
Bupati Iron, sapaan Bupati Lotim, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera mengeksekusi program dan kegiatan sejak awal tahun anggaran agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan tidak menumpuk di penghujung tahun.
Sementara itu, Sekretaris Daerah H.M. Juaini Taofik menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2025. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya sehingga kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas APBD terus meningkat. (rus)
