Giri Menang (Suara NTB) – Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan serius dari kalangan DPRD Lobar. Dewan mendesak Pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serius menangani anak tidak sekolah ini, karena dikhawatirkan akan mengancam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini sedang digenjot Pemkab.
Hal ini ditegaskan Wakil ketua DPRD Lobar Dr. Syamsuriansyah, kepada media menanggapi tingginya ATS di Lobar. “Sangat memperihatinkan,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Di saat Pemkab sedang gencar-gencarnya melaksanakan program MBG, justru ada7.349 ribu lebih anak tidak sekolah di Lobar. Syamsuriansyah menyampaikan, hal ini harus menjadi perhatian bersama. Sehingga perlu dilakukan kajian secara bersama-sama terhadap penyebab tingginya ATS ini. Apakah hal ini disebabkan putus sekolah, tidak mampu pembiayaan dari sisi ekonomi, dan kemiskinan ekstrem. “Ini juga perlu kita kaji bersama,” ujarnya.
Dalam penanganan ATS ini ia menyarankan pada Dikbud agar berkoordinasi dan kerjasama dengan desa, karena pihak desa tahu warganya di bawah. Tentu dalam hal ini, kata politisi sekaligus akademisi itu, perlu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mencari tahu apakah ATS ini putus sekolah karena berhenti sekolah. Kalau ini terjadi tentu pihak sekolah harus melakukan pendataan ulang,dan memverifikasi terhadap data ATS ini.
Pihaknya juga minta kepada Dikbud melalui bidang terkait untuk menindaklanjuti data ATS ini. Pasalnya, saat ini Pemkab tengah berupaya meningkatkan IPM. “Dua indikatornya adalah, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah,” ujarnya.
Untuk itulah kenapa politisi Perindo ini selalu bicara tentang IPM agar anak-anak di Lobar harapan lama sekolahnya tinggi, mulai usia tujuh tahun sampai perguruan tinggi. Ia pun mengajak Pemkab agar peduli tentang kondisi ini. “Ayo kita buka mata kita supaya kita tahu kondisi di bawah seperti apa,” ajaknya.
Dikhawatirkannya, dengan posisi IPM Lobar saat ini berada papan atas justru akan tercancam jika ATS ini tidak ditindaklanjuti. “Kalau ini (ATS) tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin (IPM) kita turun lagi,” tegasnya.
Pihaknya mengajak Pemkab, secara bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Pemkab perlu fokus meningkatkan SDM dengan memberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar, Lalu Najamudin menyampaikan berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terdapat 7.349 Anak Tidak Sekolah atau ATS di Lombok Barat (Lobar). Temuan data APS ini pun menjadi atensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar. Pihak Dikbud menindaklanjuti dengan turun verifikasi dan validasi data ATS tersebut. (her)
