Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) selaku satuan tugas di kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan sebagai bentuk pembenahan terhadap sistem MBG di daerah.
“Pengawasan kami lakukan terutama pendataan terhadap penerima manfaat program tersebut, karena memang ketersediaan SPPG yang beroperasi di Sumbawa masih sangat sedikit dari yang kita butuhkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, pekan kemarin.
Budi melanjutkan, kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG mencapai 121 unit dapur. Namun yang baru beroperasi sekitar 27 unit, sehingga pengawasan ekstra perlu dilakukan untuk memastikan para penerima manfaat mendapatkan haknya.
“Ini yang kita koordinasikan dengan Kejaksaan untuk pengawasan di lapangan. Kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari BGN untuk perbaikan terhadap sistem dari pelaksanaan sebelumnya,” ujarnya.
Pihaknya tengah merapikan penerima manfaat terlebih dahulu dari SPPG yang sudah beroperasi. Selain itu, pemerintah daerah juga tetap memberikan atensi khusus terkait pembangunan SPPG yang berada di lokasi 3T (terluar, terjauh, dan tersulit) demi melayani penerima manfaat di program tersebut.
Berdasarkan data total SPPG yang direncanakan terbangun di wilayah 3T mencapai 52 unit. Sementara, untuk progres pembangunannya rata-rata bervariasi bahkan ada juga yang sudah mencapai angka 80 persen, sehingga tinggal menunggu proses akhir.
“Sudah ada pembangunan dan masih terus berproses. Kami juga tetap meminta mereka untuk mempercepat pembangunannya,” ujarnya.
Sekda meminta kepada seluruh pihak yang terlibat di proyek strategis nasional tersebut, agar mempercepat penyelesaian pembangunan maupun administrasi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan yang signifikan terhadap pembangunan SPPG tersebut.
“Yang sudah progres, lanjutkan terus. Yang masih belum, segera. Kalau dalam satu atau dua bulan ke depan tidak ada progres akan kita evaluasi,” demikian kata Sekda. (ils)
