AMUNISI wakil rakyat Lombok Timur (Lotim) untuk menjawab aspirasi masyarakat terus tergerus akibat kebijakan efisiensi anggaran. Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, kepada Suara NTB mengungkapkan pokok pikiran (Pokir) 50 anggota wakil rakyat Lotim ini turun drastis.
“Berat sekarang ini,” akunya saat diwawancara via telepon kemarin. Hal ini disampaikan Yusri menanggapi dinamika anggaran tahun 2025 yang sempat terkendala, sehingga sejumlah pos anggaran baru dapat diajukan kembali pada tahun 2026.
Di tengah tantangan fiskal yang berat akibat pemangkasan dana transfer dari pusat (TKD) hingga lebih dari Rp402 miliar pada 2026, Pemkab Lotim dan DPRD terus berupaya mengoptimalkan setiap rupiah yang tersedia.
Yusri menjelaskan, dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan mengalami pemangkasan hingga 50 persen. “Sebelumnya rata-rata setiap anggota dewan mendapatkan hampir Rp3 miliar. Sekarang ini masing-masing anggota Rp1,5-1,7 miliar tahun 2026,” ungkapnya.
Tak hanya dana pokir, efisiensi juga menyasar anggaran operasional dewan. “Semua dipangkas, termasuk anggaran makan minum yang juga jauh berkurang,” tegasnya.
Kondisi ini tentu berdampak pada kemampuan para wakil rakyat dalam memenuhi permintaan masyarakat yang semakin besar. “Aspirasi konstituen ini sangat banyak,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Lotim tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislasi. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini direncanakan bersama eksekutif sebanyak 22 Perda, sebuah jumlah yang dinilai wajar.
DPRD Lotim juga akan meninjau ulang sejumlah Perda yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Salah satu contohnya adalah Perda tentang miras yang akan dituntaskan tahun ini karena kaitannya dengan pengembangan pariwisata. “Karena ini kaitannya dengan pariwisata. InsyaAllah tahun ini akan dituntaskan,” ujar Yusri.
Beberapa usulan Perda lainnya juga akan diajukan kembali, seperti Perda tentang jasa lingkungan dan pencegahan pernikahan usia anak. “Mungkin lebih banyak lagi Perda. Kemarin tidak susun Propemperda dalam APBD. Sekarang sudah mulai reviu, Propemperda dulu baru bisa pembahasan,” jelasnya.
DPRD Lotim optimistis dua hingga tiga, bahkan empat Perda bisa dituntaskan pembahasannya pada tahun ini. Yusri menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menghadirkan Perda yang produktif, bukan sekadar formalitas. (rus)
