Sumbawa Besar (Suara NTB)-Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, mencatat angka pengangguran terbuka tahun 2025 mencapai 7.000 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). “Memang angka pengangguran kita masih cukup tinggi di tahun 2025 di angka 2,60 persen. Meski demikian angka tersebut, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2024 lalu yang berada di angka 2,67 persen,” kata Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Suara NTB, Selasa (14/7).
Tingginya angka pengangguran ini terjadi karena penyiapan tenaga kerja yang masih sangat terbatas terutama kapasitas ruang kelas, anggaran, sarana penunjang yang dimiliki daerah. Bahkan untuk pelaksanaan diklat juga sangat terbatas seperti diklat alat berat, AC residensial, dan welder (pengelasan).
“Kuota kita hanya 16 orang per satu kelas. Artinya, kita hanya mampu menciptakan tenaga terampil sebanyak 48 orang untuk sektor tersebut,” ucapnya.
Jika dilakukan penghitungan lebih lanjut kata dia, pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp9 juta-Rp15 juta termasuk operasional dan daya dukung lainnya. Kondisi keuangan daerah yang tidak stabil menjadi pemicu penyiapan tenaga kerja yang belum maksimal.
Selain itu, pemerintah juga masih kesulitan untuk melatih dan mempersiapkan tenaga kerja lokal. Sebab hingga saat ini, perusahaan belum mengirimkan data kebutuhan tenaga kerja mereka meskipun sudah beberapa kali disurati.
“Ya,kita minta perencanaan dari perusahaan berapa kebutuhan tenaga kerjanya, sehingga kita bisa siapkan sesuai kebutuhan perusahaan, ” ucapnya.
Menurut dia, percuma jika tenaga kerja lokal sudah disiapkan tetapi tidak ada sasaran atau perusahaan tempat mereka bekerja. Pelatihan atau peningkatan kapasitas calon pekerja juga akan sia-sia. Beroperasinya tambang emas di Dodo Rinti diharapkan perusahaan bisa menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
“Daripada kita latih-latih tetapi kualifikasi mereka tidak dibutuhkan juga akan sia-sia, sehingga kita minta perusahaan agar lebih pro aktif dalam memberikan data kebutuhan tenaga kerja ke pemerintah,” demikian kata dia. (ils)
