Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa mencatat hingga semester pertama tahun 2026 dari 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah selesai pembangunan. Sebanyak 24 beroperasi dua masih dihentikan operasionalnya sementara dan sisanya masih belum bisa beroperasi.
“Dua SPPG yang dihentikan sementara oleh BGN yakni SPPG di Kecamatan Empang dan Tarano. SPPG dihentikan operasionalnya karena belum tuntas penyelesaian masalah internalnya,” kata Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi, kepada wartawan, Senin (20/7).
Rusmayadi mengatakan, akibat dua SPPG yang dihentikan operasional sekitar 3.000 penerima manfaat tidak terlayani. Kondisi inipun sudah berlangsung sejak lama dan hingga saat ini belum ada penyelesaian di internal masing-masing SPPG tersebut.
“Sudah sejak lama dihentikan operasionalnya oleh BGN dan sampai saat ini belum bisa beroperasi. Kami berharap agar mereka bisa memperbaiki diri agar penerima manfaat tidak tersandera,” ucapnya.
Rusmayadi melanjutkan, berdasarkan hasil komunikasi dengan korwil BGN saat ini ada sekitar 28 SPPG yang sudah selesai terbangun. Dari jumlah tersebut 24 SPPG sudah beroperasi setelah siswa masuk pembelajaran. Dua SPPG masih diberhentikan operasionalnya dan sisanya masih menunggu penyaluran dana operasional.
“Jadi, total penerima manfaat sampai dengan saat ini ada sekitar 60.000 orang penerima manfaat. Jumlah itupun masih sangat rendah dari target yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.
Pemkab KSB juga memberikan atensi khusus terkait menu yang diberikan kepada para penerima manfaat. Bahkan hasil rapat koordinasi terakhir di Mataram, SPPG diminta untuk membuat laporan ke pemerintah terkait menu yang akan diberikan kapada para penerima manfaat program.
“Mereka juga harus mengekspose menunya di media sosial masing-masing sebagai bentuk transparansi. Kami juga meminta kepada SPPG untuk menberikan laporan menunya ke pemerintah,” terangnya.
Disinggung terkait kebutuhan SPPG di Kabupaten Sumbawa, ia menyebutkan secara keseluruhan dibutuhkan 121 unit dapur. Namun yang baru beroperasi sekitar 27 unit sehingga pengawasan ekstra perlu dilakukan untuk memastikan para penerima manfaat mendapatkan haknya.
“Ini yang terus kita koordinasikan dengan BGN untuk percepatan terhadap SPPG yang belum beroperasi. Sehingga para penerima bisa merasakan manfaat program tersebut,” jelasnya.
Saat ini, pihaknya tengah merapikan penerima manfaat terlebih dahulu dari SPPG yang sudah beroperasi. Selain itu, pemerintah juga tetap memberikan atensi khusus terkait pembangunan SPPG yang berada di lokasi 3T (terluar, terjauh, dan tersulit) demi melayani penerima manfaat di program tersebut.
“Berdasarkan data sampai saat ini belum ada satupun SPPG di lokasi 3T yang beroperasi untuk melayani ribuan penerima manfaat,sehingga kami akan memberikan atensi khusus terkait percepatan pembangunannya,” ujarnya. (ils)
