Mataram (Suara NTB) – Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur memberikan atensi khusus terhadap pembangunan gedung baru DPRD Provinsi NTB di jalan Udayana Mataram. Untuk memastikan progresnya pada Rabu (22/7), Komisi V DPR RI turun langsung melihat kondisi lapangan dan proses perencanaannya sudah sampai sejauh mana.
Dalam kesempatan itu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan bahwa pembangunan gedung baru DPRD NTB sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Sebab kerusakannya diakibatkan oleh aksi demontrasi yang terjadi secara nasional.
“Sudah menjadi komitmen pemerintah pusat ya, bahwa gedung DPRD dan pemerintah yang mengalami kerusakan karena bencana pada saat aksi demonstrasi pada beberapa waktu lalu akan diambil alih oleh pemerintah pusat untuk pembangunannya,” ucap Lasarus kepada wartawan.
Sebagai komisi yang membidangi urusan infrastruktur, perhubungan, dan pemukiman, Komisi V DPR RI menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses perancangan hingga pengerjaan proyek. Peninjauan lapangan ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pusat tepat sasaran dan memenuhi standar teknis yang disyaratkan.
“Karena itu kami datang kesini untuk memastikan seluruh proses ini (pembangunan) berjalan sehingga gedung ini bisa dibangun dengan cepat karena ini sangkat dibutuhkan oleh DPRD NTB untuk kelancaran roda pemerintahan di Provinsi NTB,” jelasnya.
DPR mendorong agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemerintah daerah segera menyelesaikan tahapan administrasi dan perencanaan. Setelah itu selesai, DPR akan secepatnya memberikan persetujuan anggarannya.
“Jadi master plannya sudah ditentukan, disainnya sudah dibuat, dan kami pastikan bahwa anggarannya pasti ada. Begitu desainnya selesai nanti kita minta anggarannya segera diusulkan dan segera akan kami setujui,” ujarnya.
Pembangunan gedung baru DPRD NTB tersebut merupakan bagian dari percepatan pemulihan sarana dan prasarana ini dinilai vital agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat di NTB dapat kembali berjalan optimal.
“Ka itu ini menjadi atensi khusus komisi V, makanya kami datang kesini, kita pastikan gedung DPRD NTB ini segera dibangun secepatnya,” tegas politisi PDIP itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyambut langsung kunjungan kerja lapangan Komisi V DPR RI tersebut. Pertemuan ini membahas kepastian dan akselerasi proyek pembangunan gedung baru DPRD NTB yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu Isvie menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian serta atensi khusus yang diberikan oleh DPR RI dan pemerintah pusat terhadap pemulihan sarana kerja legislatif di NTB.
“Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat yang memberikan atensi penuh. Kepastian bahwa pembangunan ini menjadi tanggung jawab pusat memberikan kepastian bagi kami agar fungsi dan pelayanan parlemen di NTB dapat kembali pulih secara optimal,” ujarnya.
Isvie menegaskan bahwa keberadaan gedung perkantoran yang memadai bukan semata-mata soal sarana fisik, melainkan pusat jalannya roda demokrasi daerah. Gedung tersebut menjadi tempat krusial bagi anggota dewan untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan anggaran, serta menyerap aspirasi masyarakat NTB secara aman dan representatif. (ndi)
