Mataram (Suara NTB) – Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 Tahun 2026 ini tidak dikemas dalam seremoni. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB menjadikannya sebagai momentum membangkitkan kembali gerakan yang berdampak langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.
Hal ini ditegaskan Ketua Dekopinwil NTB, Lalu Anis Mudjahid pada puncak peringatan Harkopnas tahun 2026 yang dipusatkan di Taman Sangkareang, Kota Mataram, Sabtu, 25 Juli 2026.
Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan Harkopnas di NTB dirancang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain jalan sehat sebagai agenda puncak, kegiatan diperluas dengan penyelenggaraan bazar UMKM yang melibatkan berbagai pelaku usaha
.
“Kita ingin Hari Koperasi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Yang lebih penting adalah bagaimana peringatan ini bisa dimaknai dengan kegiatan konkret yang membantu UMKM,” ujarnya.
Menurut Anis, awalnya Dekopinwil hanya merencanakan kegiatan jalan sehat. Namun setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Mataram, kegiatan berkembang menjadi rangkaian yang lebih besar dengan dukungan penuh dari Dinas Koperasi Kota Mataram, Sekretaris Daerah, hingga Wali Kota Mataram.
“Kami tidak pernah menyangka kegiatan ini akan menjadi sebesar ini. Awalnya hanya jalan sehat, kemudian berkembang menjadi bazar UMKM agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat, khususnya gerakan koperasi,” katanya.
Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi bukti adanya komitmen bersama untuk mengembalikan koperasi sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat.
Anis mengakui, tantangan terbesar koperasi di NTB saat ini adalah masih minimnya ruang dan perhatian yang diberikan terhadap sektor tersebut. Padahal, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi berbasis gotong royong.
“Harapannya ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder bahwa koperasi itu penting. Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian. Spiritnya adalah semangat gotong royong,” ujarnya.
Di sisi lain, Anis menegaskan pembenahan koperasi di NTB akan dimulai dari proses pendataan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan persoalan yang dihadapi masing-masing koperasi.
Dekopinwil akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk memetakan kondisi koperasi, mulai dari persoalan manajemen, permodalan hingga akses pasar.
“Yang pertama ingin kami lakukan adalah pendataan. Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Jangan sampai kita bergerak tanpa mengetahui akar persoalan sehingga hasilnya tidak maksimal,” jelasnya.
Jika persoalan utama berada pada tata kelola, Dekopinwil akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen dan peningkatan literasi koperasi. Namun, apabila hambatan terbesar berada pada aspek pembiayaan, Dekopinwil akan menjembatani koperasi dengan berbagai lembaga keuangan maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar lebih mudah memperoleh akses permodalan.
Menurutnya, koperasi juga perlu didorong agar memenuhi standar kelayakan pembiayaan atau bankable, sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan.
Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, jumlah koperasi di NTB mencapai lebih dari 4.000 unit, di luar Koperasi Desa Merah Putih. Dari jumlah tersebut, separuh yang masih aktif dan rutin menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
“Masih banyak sekali koperasi yang tidak aktif. Karena itu data ini harus kita verifikasi kembali,” ungkapnya.
Meski demikian, Anis menegaskan Dekopinwil tidak hanya akan fokus pada koperasi simpan pinjam. Koperasi di sektor produktif juga akan menjadi perhatian agar mampu masuk ke sektor riil dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Kita ingin koperasi tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam, tetapi juga masuk ke sektor produktif. Nanti kita lihat lagi apakah kendalanya manajemen, pembiayaan, permodalan, atau jaringan usaha,” katanya. (bul)
