Praya (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp3 miliar untuk desa dan 350 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Selain bantuan anggaran, Pemprov juga berencana memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada enam rumah yang dinilai tidak layak. Tidak hanya itu, karena Desa Mangkung sangat rentan kekeringan, akan dibangun juga sumur bor untuk memenuhi kebutuhan warga.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan 350 KK akan mendapatkan anggaran dari Rp3 miliar tersebut agak mereka keluar dari kemiskinan ekstrem. Jenis pemberdayaan yang diberikan kepada masing-masing KK nantinya berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan warga, mulai dari berdagang, bertani, beternak, dan lainnya.
“Jadi ada dua skema itu, ada skema yang untuk level desa itu di transfer langsung ke rekening desa. Dan ada skema yang untuk melakukan pemberdayaan dari keluarga-keluarga kemiskinan ekstrim itu akan kita kirim, sampaikan langsung ke keluarga kemiskinan ekstrem untuk digunakan, penerima manfaat langsung,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan program Desa Berdaya di Desa Mangkung, Senin, 27 Juli 2026.
Selain itu, Gubernur juga menyalurkan ribuan liter air bersih di Dusun Batu Samban, Desa Mangkung, Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, desa ini menjadi salah satu kawasan yang sangat rawan kekeringan. Puluhan kepala keluarga (KK) mulai merasakan dampak musim kemarau, membuat mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk masak dan minum.
Untuk memastikan warga bisa merasakan dampak air bersih meski di musim kemarau, pihaknya juga berencana membangun sumur bor di desa tersebut. Ia mengaku, pihaknya sudah mengajukan bantuan pembangunan ratusan sumur bor ke pusat. Rencananya, sumur bor ini akan banyak dialihkan ke selatan Lombok dan selatan Pulau Sumbawa.
Meski begitu, ia belum memastikan apakah Desa Mangkung benar-benar termasuk desa yang diintervensi dapat bantuan sumur bor. Ia mengaku, bantuan sumur bor akan diberikan kepada desa-desa yang sangat membutuhkan. Hal ini mengingat anggaran pembangunan sumur cukup besar, bisa mencapai Rp300-350 juta untuk satu sumur.
“Daerah-daerah yang memang selama ini kita kenal sebagai daerah yang mengalami krisis air di musim panas. Kalau memang nanti Mangkung yang paling membutuhkan, Mangkung pasti masuk. Tapi akan kita ases dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan,” katanya.
Seorang warga Dusun Samban, Inak Indah mengaku jika tidak ada bantuan air bersih dari pemerintah, mereka meminta air kepada warga lain yang memiliki sumur bor. “Kalau tidak ada bantuan, biasanya kami minta ke warga yang ada sumur bor,” katanya.
Persoalan ini hampir setiap tahun terjadi ketika musim kemarau tiba, ia berharap ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Namun untuk sementara, ia berharap pemerintah juga rutin memberikan bantuan air bersih. Terlebih kondisi seperti ini sudah dua bulan melanda warga di sana.
“Ini baru pertama kali ada bantuan air, kita berharap rutin diberikan untuk masyarakat,” lanjutnya
Sejak pagi warga sudah mengantre untuk mendapatkan air bersih, puluhan galon dan ember berjejer untuk mendapatkan bantuan air dari Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan stakeholder terkait.
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos-PPA) NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan penanganan kekeringan ini dilakukan secara keroyokan bersama dengan Kabupaten/Kota.
“Ketika belum ada permintaan dari masing-masing kabupaten artinya masih bisa ditanggulangi, kita sudah bersepakat untuk itu dalam menanggulangi bencana,” kata Masyhuri.
Ia mengatakan Dinsos masing-masing kabupaten/kota memiliki satu unit mobil tangki air bersih, sementara untuk provinsi terdapat tiga unit dengan kondisi siap pakai. Mantan Kadis Koperasi dan UMKM NTB ini menegaskan, untuk pendistribusian tidak ada batasan. Pemerintah akan menyalurkan sesering mungkin tergantung pada jarak tempuh. (era)
