REALISASI belanja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB masih di bawah rata-rata. Yang paling rendah di antaranya yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) yang hanya 17,15 persen. Sementara, 15 OPD lainnya yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) 43,37 persen, Sekretariat Daerah 41,98 persen, RSUD Provinsi NTB 40,61 persen.
Selanjutnya ada Brida 40,46 persen, Distanpangan 38,98 persen, Inspektorat 38,75 persen, Dinas Dikpora 38,53 persen, RS Mandalika 36,71 persen, Disperindag 35,46 persen, Disnakkeswan 35,22 persen, Rumah Sakit Mata 35,19 persen, Dikes 31,40 persen, Bakesbangpoldagri 29,04 persen, BKAD 25,45 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan rata-rata realisasi belanja per OPD sampai dengan 24 Juli 2026 sebesar 44,19 persen. Dengan 21 OPD di atas rata-rata dan 16 OPD di bawah rata-rata. Realisasi belanja tertinggi pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu sebesar 60,25 persen.
“Bukan merah, dia masih berproses administrasinya. Artinya perencanaan sudah selesai. Dan itu kan rata-rata OPD seperti PU misalnya bukan karena tidak bekerja, tapi kan berproses. Pekerja dibayar kan pas proyek selesai,” ujarnya, Selasa, 28 Juli 2026.
Beberapa faktor penyebab realisasi belanja di sejumlah OPD rendah di antaranya proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung. Pelaksanaan pekerjaan fisik di sejumlah OPD baru memasuki tahap kontrak atau awal pelaksanaan. Ada juga yang proses verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen pencairan masih berlangsung pada beberapa OPD.
“Penyaluran bantuan keuangan dan hibah kan mengikuti persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Beberapa kegiatan juga kan memang direncanakan pelaksanaannya pada semester kedua,” lanjutnya.
Untuk mencapai target realisasi belanja semester pertama di belasan OPD tersebut, sambung Nursalim perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan maupun akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dia mengungkapkan, realisasi belanja daerah hingga dengan semester awal tahun ini mencapai 42,74 persen. Dengan rincian belanja operasi mencapai 47 persen, belanja pegawai 56,16 persen, belanja barang dan jasa 38,22 persen. Selanjutnya ada belanja modal yang baru 27,94 persen, dan belanja transfer terendah hanya 24,31 persen.
Sementara itu, pendapatan daerah pada semester pertama ini mencapai Rp2,7 triliun atau 49 persen dari target pendapatan Rp5,6 triliun. Penyumbang terbesar pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45,48 persen. Pendapatan transfer 53,04 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mencapai 55,57 persen. “Bahkan pendapatan hibah telah melampaui target,” katanya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah, yakni pola penerimaan pajak dan retribusi yang memang meningkat pada semester kedua, penyaluran dana transfer pusat yang sesuai jadwal. Meski begitu, beberapa objek pendapatan daerah katanya masih perlu dioptimalisasi penagihannya.
“Ada juga pendapatan yang sifatnya musiman, sehingga belum sepenuhnya pendapatan daerah dapat direalisasikan pada semester pertama,” pungkasnya. (era)
