Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengaku masih kekurangan pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (ASN) terutama dokter umum. Dari total kebutuhan sebanyak 15.000 pegawai baru terpenuhi 12.424 pegawai.
“Kita masih kekurangan sekitar 2.576 orang pegawai, baik itu PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu. Apalagi kebijakan pemerintah saat ini tidak ada lagi pegawai dengan status kontrak dan honor,” kata Plh Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Nurfaridah kepada Suara NTB, Rabu (29/7).
Ia merincikan, dari komposisi pegawai yang dimiliki didominasi PNS sebanyak 5.524 orang, PPPK Penuh Waktu 3.780 dan PPPK Paruh Waktu 2.938 orang. Jumlah itupun dianggap masih sangat kurang,karena beban kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga cukup tinggi.
“Kita masih kekurangan dalam jabatan tertentu, kalau di tenaga pendidikan kita masih kekurangan guru agama, olahraga, dan guru BK,” ucapnya.
Selain guru, pemerintah juga masih membutuhkan tenaga dokter khususnya dokter umum di beberapa puskesmas. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) bahwa idealnya satu dokter seharusnya melayani sekitar 5000 pasien. Faktanya, di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.
“Di Moyo Utara itu jumlah penduduknya hampir 24.000 jika kita bagi satu dokter 5.000 orang maka kita butuhkan sekitar 5-6 orang untuk melayani kecamatan tersebut belum lagi kecamatan lainnya,” ujarnya.
Kekurangan jumlah PNS tidak bisa diintervensi. Pasalnya, penetapan formasi dan kebijakannya berada di pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya menerima dan mengusulkan formasi yang dibutuhkan sesuai analisasi beban kerja.
“Jadi, untuk pengadaan tenaga kerja itu dari pemerintah pusat, kita di daerah hanya sebatas mengusulkan jumlah formasi sesuai kebutuhan daerah saja,” ucapnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Hj. Nur Atika turut membenarkan adanya kekurangan tenaga dokter bahkan di Kecamatan Rhee tidak memiliki dokter umum.
“Secara keseluruhan kita masih sangat kekurangan untuk tenaga dokter umum kalau untuk dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD sudah tercukupi dengan baik,” ucapnya.
Khusus untuk Kecamatan Rhee jumlah penduduknya sekitar 14.000 orang. Jika 14.000 maka kebutuhannya sekitar 3 dokter umum, tetapi saat ini tidak ada satupun dokter yang bertugas di puskesmas tersebut. Pihaknya sangat kesulitan untuk melakukan penanganan awal.
“Kemarin kan ada dokter dari program Nusantara sehat, tetapi mereka sudah pulang sehingga saat ini tidak ada dokter di Puskesmas tersebut,” ujarnya.
Pemerintah pun saat ini sudah menyiapkan skema khusus untuk menarik minat dokter untuk bisa bertugas di Kabupaten Sumbawa. Bahkan untuk daerah sulit pemerintah menyiapkan tunjangan sebesar Rp7,5 juta per bulan dan di dalam kota diberikan tunjangan sebesar Rp3 juta.
“Akomodasi itu kita siapkan agar mereka bisa bertugas di Sumbawa. Kalau kita menunggu hasil dari program kedokteran yang dibiayai dari APBD, maka kita harus menunggu 5 tahun kedepan baru mereka bisa bertugas,” tukasnya. (ils)
