OJK Tancap Gas, Berantas Kemiskinan Ekstrem Desa Berdaya di NTB
Selong (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, serta sejumlah lembaga jasa keuangan dan mitra pembangunan mengeksekusi program Desa Berdaya sebagai strategi mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Salah satunya, melalui dukungan program peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat di Desa Berdaya Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 30 Juli 2026.
Melalui program ini, OJK tidak hanya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis desa agar warga mampu membangun usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair menegaskan, kolaborasi pemerintah, OJK, lembaga keuangan, hingga pemerintah desa menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
“Ini untuk kesejahteraan rakyat dan sesuai Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah,” ujar Abul Chair.
Menurutnya, keberhasilan program tidak diukur dari besarnya bantuan yang diterima masyarakat, melainkan dari kemampuan warga mengelola keuangan, mengembangkan usaha, serta merencanakan masa depan secara mandiri.
“Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan apa yang dimiliki sehingga desa menjadi lebih berdaya, UMKM berkembang, dan generasi mudanya ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” katanya.
Sementara Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan, program Desa Berdaya merupakan tindak lanjut arahan Gubernur NTB agar berbagai program pemberdayaan difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Sebagai tahap awal, OJK menjalankan proyek percontohan di empat desa, yakni Desa Lendang Nangka Utara, Mangkung, Mekarsari, dan Bewun Mas, dengan melibatkan berbagai mitra, di antaranya Bank NTB Syariah, Astra, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), International Labour Organization (ILO), Women’s World Banking, pemerintah daerah, serta pelaku industri jasa keuangan.
Program ini menyasar lebih dari 100 kepala keluarga penerima manfaat yang tergolong miskin ekstrem.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan daerahnya menjadi kabupaten dengan jumlah Desa Berdaya terbanyak di NTB. Tahun ini, sebanyak 64 desa telah ditetapkan sebagai Desa Berdaya melalui keputusan Gubernur NTB.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera meluncurkan program Duta Perlinsos (Perlindungan Sosial) untuk memperkuat validasi data masyarakat miskin.
Sebanyak 2.300 personel akan diterjunkan melakukan pendataan terhadap 501.104 kepala keluarga menggunakan aplikasi Ferlinsos yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data nasional, termasuk data kepegawaian dan kelistrikan.
Menurut Juaini, sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan penerima bantuan (inclusion error), sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami ingin menuju Satu Data Indonesia agar pelayanan kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem, semakin tepat sasaran. Target kami, kemiskinan ekstrem di Lombok Timur dapat ditekan hingga nol pada akhir masa pemerintahan daerah ini,” katanya. (bul)
