Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, mengusulkan pembangunan sebanyak 10 sumur bor ke pemerintah pusat. Sumur bor ini akan dibangun dan ditempatkan di wilayah langganan kekeringan.
“Ada 12 kecamatan dan 24 desa yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau,sehingga dengan adanya sumur bor tersebut pola distribusi air bersih ke wilayah tersebut bisa diminimalisir,” kata Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat kepada Suara NTB, Jumat (31/7).
Menurut Dayat, pola penanganan darurat juga tetap dilakukan pemerintah pasca ditetapkan status siaga bencana kekeringan selama 123 hari terhitung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober tahun 2026.
Berdasarkan data lanjut Dayat, sekitar 8.782 kepala keluarga (KK) atau 34.807 jiwa berpotensi terdampak kemarau periode bulan Juli- Oktober. Dari jumlah tersebut, total kebutuhan air bersih untuk didistribusikan ke masyarakat 8.353 680 liter.
“Pola distribusi air yang kita lakukan saat ini masih bersifat sporadis (tergantung wilayah yang meminta distribusi air bersih). Kalau untuk keseluruhan kita masih menunggu status tanggap darurat kekeringan,” jelasnya.
Pemkab Sumbawa juga telah menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp378. 865.200. Bantuan tersebut terdiri dari pompa alkon 2 HP sebanyak 2 unit, pompa pendorong air sungai 6 HP satu unit. Tandon air dan dudukan 2 unit, pipa paralon kran 2 paket, dan sembako 100 paket.
“Barang-barang ini sudah ada di gudang BPBD, kita distribusikan nanti ketika kondisinya darurat. Sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan nantinya,” jelasnya.
Ia mengimbau kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk segera menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepala BPBD. Surat itu harus dilengkapi laporan mengenai kondisi di lapangan, sebagai dasar penanganan dan penyaluran bantuan air bersih.
“Kita sudah siapkan tiga truk untuk proses penyaluran air bersih ke desa terdampak. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kepala desa di wilayah potensial kekeringan,” ujarnya. (ils)
