Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., mulai mewawancarai peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) pada, Senin, 3 Agustus 2026. Kesiapam dan komitmen pejabat diuji sebelum menduduki jabatan strategis.
Proses wawancara ini berbeda dari tahapan sebelumnya. Ketiga peserta terbaik untuk setiap jabatan masuk secara bersamaan dan diwawancarai langsung oleh Bupati. Pada hari pertama, wawancara dilakukan terhadap calon Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Dompu, Kepala BKD dan PSDM, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala BPBD, serta Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Untuk jabatan Asisten Administrasi Umum, peserta yang diwawancarai yakni Dr. Mahjulan, SP., MP., drh. Mujahidin, dan Soekarno, ST., MT. Sementara, calon Kepala BKD dan PSDM terdiri dari Abdul Suhud, SST., MM., Drs. Azuardana, M.Tr.I.P., dan Mohammad Fadilah, SE., M.Si.
Adapun calon Kepala Badan Kesbangpol adalah Edyson, SH., Zainal Afrodi, S.Pd., MM., dan Zulkarnain, S.Sos., MPH. Untuk Kepala BPBD, peserta yang mengikuti wawancara yakni Agus Irawan, ST., Rini Nurdahniah, ST., dan Wan Muhtajun, ST. Sedangkan calon Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari dr. Laela Soraya, Dr. Mahjulan, SP., MP., dan Soekarno, ST., MT.
Sesi wawancara calon Asisten Administrasi Umum berlangsung cukup lama, dimulai sekitar pukul 08.20-09.15 WITA, sebelum dilanjutkan dengan wawancara calon Kepala BKD dan PSDM.
Salah seorang peserta, Soekarno, ST., MT., mengaku Bupati lebih banyak berdiskusi dan menggali kesiapan dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Asisten Administrasi Umum sesuai kebutuhan kepemimpinan daerah. “Bupati berdiskusi dan menggali informasi terkait kesiapan kami dengan kebutuhan beliau untuk jabatan Asisten Administrasi Umum,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Dr. Mahjulan, SP., MP. Menurutnya, Bupati menekankan pentingnya kemampuan, komitmen, dan integritas pejabat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan.
“Beliau ingin kami menunjukkan kemampuan dan komitmen dalam bekerja membantu Bupati dan Sekda agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Bagaimana seseorang benar-benar mengemban tugas membantu Bupati, membantu Sekda, serta mampu memberikan kinerja yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, drh. Mujahidin mengatakan wawancara lebih banyak menggali peran strategis seorang asisten dalam mendukung kepala daerah.
“Jabatan asisten ini cukup istimewa karena menjadi filter terhadap berbagai kebijakan dan menjadi penyangga bagi Bupati. Hangat dan dinginnya Pak Bupati sangat bergantung pada kinerja seorang asisten. Penekanannya bagaimana seorang asisten mampu memberikan layanan terbaik kepada Bupati sehingga pelayanan kepada masyarakat juga berjalan optimal,” ungkapnya.
Meski beberapa peserta lolos pada lebih dari satu formasi jabatan, wawancara dilakukan secara terpisah sesuai jabatan yang sedang diseleksi. drh. Mujahidin menegaskan sesi yang diikutinya murni membahas jabatan Asisten Administrasi Umum. “Tidak terkait Dinas Ketahanan Pangan. Tadi murni untuk Asisten,” tegasnya.
Diketahui, terdapat sejumlah peserta yang berhasil masuk tiga besar pada lebih dari satu jabatan. Dr. Mahjulan, SP., MP. lolos untuk Asisten Administrasi Umum dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. drh. Mujahidin masuk tiga besar untuk Asisten Administrasi Umum dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Soekarno, ST., MT. juga lolos pada dua jabatan yang sama dengan Dr. Mahjulan.
Selain itu, David, ST., MT. masuk tiga besar untuk Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Edyson, SH. lolos pada Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Wan Muhtajun, ST. menjadi kandidat untuk Kepala BPBD dan Kepala Dinas PUPR, sedangkan Rahmat Hidayat, SE. lolos pada Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Wawancara akan berlanjut pada Selasa (4/8) untuk enam jabatan, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Satpol PP, serta Sekretaris DPRD. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum Bupati menentukan pejabat definitif yang akan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu. (ula)
