Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama Perum Bulog meluncurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras di halaman Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (11/8/2026). Bantuan tersebut disalurkan kepada 44.202 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Total beras yang dialokasikan mencapai 1.326 ton. Setiap PBP menerima bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan. Karena penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan dukungan pemerintah terhadap program bantuan pangan yang disalurkan Bulog menjadi langkah penting karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu.
“Dukungan pangan ini saya kira memberikan dampak bagi masyarakat kita yang kurang mampu,” ujarnya seusai peluncuran bantuan secara simbolis.
Menurut Mohan, penyaluran bantuan pangan tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Dengan adanya bantuan tersebut, ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat diharapkan tetap terjamin.
Ia menilai penyaluran CPP juga memberikan manfaat terhadap kondisi ekonomi rumah tangga penerima. Bantuan beras dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan turut menjaga daya beli masyarakat sehingga stabilitas perekonomian Kota Mataram tetap kondusif. Menurut Mohan, penyaluran bantuan kali ini juga memiliki momentum yang tepat karena bertepatan dengan persiapan masyarakat menghadapi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan musim kemarau.
“Makanya ini penting, masyarakat menghadapi Maulid dan musim kemarau, momennya tepat,” katanya.
Untuk periode Juli hingga September 2026, bantuan pangan akan didistribusikan kepada masyarakat di 50 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram. Penyaluran dilakukan melalui titik-titik yang telah disepakati bersama dan berada dekat dengan penerima, termasuk kantor lurah masing-masing.
Pemkot Mataram memastikan proses pendistribusian dilakukan secara tertib, aman, dan lancar sehingga bantuan dapat diterima oleh seluruh penerima sesuai data yang telah ditetapkan.
Sementara itu, terkait jumlah penerima yang mengalami penurunan dibandingkan penyaluran periode Februari–Maret 2026 yang mencapai 46.983 penerima manfaat, Mohan menyebut perubahan tersebut berkaitan dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu acuan.
Menurutnya, penggunaan DTSEN sebagai basis data penerima menunjukkan upaya pemerintah untuk menggunakan data yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Penurunan jumlah penerima, kata dia, juga dapat menjadi indikator adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kalau DTSEN dipakai menjadi patokannya, tentu saya kira itu korelasinya. Saya kira Bulog yang melihat kebutuhan data penerima,” jelasnya.
Mohan menambahkan, penggunaan data yang lebih terintegrasi diharapkan membuat intervensi pemerintah terhadap persoalan kemiskinan semakin tepat sasaran. Penurunan jumlah penerima bantuan tidak semata-mata dilihat dari berkurangnya alokasi bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kondisi kemiskinan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi.
“Jadi, sekali lagi, penurunan ini menandai kemampuan kita mengintervensi terhadap isu kemiskinan di Kota Mataram,” pungkasnya. (pan)
