BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.
Menurut H. Iron – sapaan akrabnya, kondisi jalan yang baik sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan tetap berkonsentrasi melakukan pembangunan dan perbaikan jalan meski di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita tetap jalan pun masih harus konsentrasi membangun karena masih banyak jalan yang harus kita bangun. Kenapa jalan kita prioritaskan? Karena ini kepentingan untuk bagaimana mempercepat proses pertumbuhan ekonomi,” kata Haerul Warisin kemarin.
Ia menilai keberadaan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan aktivitas ekonomi.
Bupati juga memastikan rencana pembangunan jalan tidak akan mengganggu kewajiban pemerintah daerah lainnya. Saat ini, Pemkab Lotim tetap berkonsentrasi menyelesaikan kewajiban pembayaran yang telah menjadi tanggungan pemerintah daerah sebelumnya.
“Yang sekarang ini konsentrasi kita membayar utang jemaah yang kemarin. Insyaallah tidak ada kendala dan bahkan kita bisa melebihkan sedikit untuk pembayarannya,” ujarnya.
Bupati menegaskan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas publik lainnya, tetap akan berjalan tanpa mengganggu proses penyelesaian kewajiban tersebut.
Untuk pembangunan jalan, Pemkab Lotim juga telah menyiapkan rencana anggaran pada tahun-tahun mendatang. Ia menyebut pembangunan jalan akan kembali dibahas dalam penyusunan program 2027 dan ditargetkan berlanjut pada 2028 hingga 2029.
“2027 kita bahas kembali nanti untuk kita bangun jalan. 2028, 2029 kita bangun jalan lagi, insyaallah senilai Rp150 miliar,” katanya.
Menurutnya, rencana tersebut telah diperhitungkan agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus cermat menyusun program di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kemungkinan adanya efisiensi pada tahun mendatang tetap menjadi perhatian dalam menyusun prioritas pembangunan.
“Artinya efisiensi kemarin tidak ada tambahan lagi, tetap seperti yang kemarin saja. Tapi pintar-pintarnya kepala daerah untuk mengarahkan program,” demikian. (rus)
