Mataram (Suara NTB) – Ekonomi kreatif NTB mulai mencari ruang tumbuhnya sendiri. Bukan lewat seremoni, melainkan dengan membuka kantor pemerintah sebagai tempat bertemu, bertukar gagasan, memamerkan karya, hingga membicarakan persoalan, lalu menghadirkan solusi.
Suasana berbeda terlihat di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Jalan Majapahit, Mataram, Kamis malam, 13 Agustus 2026. Di bawah lampu-lampu pelataran kantor, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, komunitas, pengusaha dan pemerintah duduk bersama sambil menikmati kopi dan produk UMKM.
Forum bertajuk Ngopi Ekraf (Talk Show Inspiratif & Networking Session) itu menjadi babak baru menghidupkan kembali mesin ekonomi kreatif NTB.
Diskusi yang berlangsung lebih dari satu jam ini dipandu Wakil Ketua Kadin NTB, Lalu Anas Amrullah. Hadir sebagai narasumber Sekretaris Disparekraf NTB Muh. Erwan mewakili Kepala Dinas, Ahmad Nur Aulia, Direktur Semesta Network M. Hafidullah, Ketua Gekrafs NTB Yeyen Seprian, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Aurelius Teluma, serta pelaku Longitara Creative, Vhio Trevie.
Yang dibicarakan bukan sekadar bagaimana membuat kegiatan ekonomi kreatif. Lebih jauh, pemerintah mulai membicarakan bagaimana membangun ekosistem ekraf yang memungkinkan 21 subsektor ekonomi kreatif NTB tumbuh secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Parekraf NTB, Ahmad Nur Aulia melalui Sekretaris Dinas, Muh. Erwan, mengatakan, forum ini sengaja dibuat untuk membuka ruang komunikasi langsung dengan pelaku ekraf.
“Tanpa komunikasi yang baik, kita tidak bisa memitigasi persoalan-persoalan yang dihadapi para pelaku ekraf,” katanya.
Menurut Erwan, pemerintah tidak seharusnya hanya hadir ketika ada pameran, pelatihan atau pemberian bantuan. Pemerintah harus menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni sebagai fasilitator, regulator dan akselerator.
Karena itu, kantor Disparekraf NTB ke depan diarahkan menjadi creative hub. Ruang pemerintah tersebut akan dibuka bagi komunitas dan pelaku kreatif untuk menampilkan karya mereka.
“Bukan hanya persoalan event. Setiap hari harus ada yang kita coba tampilkan dan kita fasilitasi,” ujarnya.
Pelaku kopi, fotografer, komunitas film, musisi hingga komunitas kreatif lainnya akan diberi ruang secara bergantian. Dengan begitu, kantor Disparekraf tidak hanya menjadi tempat birokrasi bekerja, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi ekosistem kreatif NTB.
Disparekraf NTB juga mulai menata basis data pelaku ekraf melalui gagasan Ekraf Satu Data.
Selama ini, kata Erwan, pemerintah sering menghadapi persoalan yang sama. Peserta kegiatan, pameran maupun pelatihan cenderung berasal dari kelompok yang itu-itu saja.
Karena itu, pendaftaran kegiatan akan dibuka secara daring dan terbuka bagi seluruh pelaku ekraf NTB. Data tersebut nantinya diharapkan dapat memetakan pelaku ekraf berdasarkan tingkat perkembangan usahanya.
“Belum tentu yang tingkat satu diberikan bantuan modal besar bisa langsung berkreatif. Harus ada tingkatan-tingkatan yang memang harus dipenuhi,” jelasnya.
Konsep tersebut nantinya memungkinkan pemerintah memberikan intervensi yang lebih tepat. Pelaku yang masih berada pada tahap awal tidak bisa diperlakukan sama dengan pelaku yang sudah matang dan siap masuk pasar yang lebih luas. Pemetaan ini juga menjadi penting karena karakter ekonomi kreatif berbeda dengan sektor ekonomi konvensional. Kreativitas, kata Erwan, bersifat abstrak dan tidak mudah diukur.
Dari Creative Hub Menuju Nusa Tenggara Creative Hub
Langkah awalnya adalah menjadikan kantor Disparekraf sebagai ruang kreatif. Dalam jangka menengah, Disparekraf menyiapkan ruang-ruang kreatif dan pusat studio di lingkungan kantor.
Sedangkan dalam jangka panjang, NTB diarahkan memiliki Nusa Tenggara Creative Hub sebagai pusat ekosistem kreatif yang lebih besar.
“Kalau di kantor kita mungkin tidak memadai, mungkin ada tempat-tempat nanti yang bisa mengumpulkan 21 subsektor tersebut. Sehingga menjadi pusat kreatif,” katanya.
Hub tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dan subsektor ekraf, sekaligus tempat masyarakat berkarya, berkolaborasi dan mengembangkan produk.
Konsep itu juga akan menyentuh sektor yang beririsan dengan pariwisata NTB, termasuk sport tourism. Erwan mencontohkan komunitas motor dan mobil modifikasi yang membutuhkan ruang berekspresi sekaligus kepastian regulasi.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kreativitas tidak justru berbenturan dengan aturan.
“Jangan sampai gara-gara modifikasi orang masuk penjara,” katanya.
Bagi Erwan, persoalan semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mendorong kreativitas. Regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan kreativitas masyarakat.
Gubernur Menaruh Harapan Besar
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi forum ini. Menurutnya, pertemuan antara pemerintah dan pelaku ekraf penting untuk mengetahui secara langsung kebutuhan serta visi para pelaku kreatif.
“Dengan melalui pertemuan seperti ini, pemerintah bisa melihat visi dan misi teman-teman pelaku ekraf. Dari sini kita bisa membangun sesuatu yang lebih penting, yakni pondasi ekosistem baru dalam menggerakkan ekonomi daerah,” kata Iqbal.
Ia menilai ekonomi kreatif memberikan sinyal penting bagi masa depan ekonomi NTB. Tetapi pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang menentukan berkembang atau tidaknya ekraf. Pelaku ekraf tetap menjadi penentu utama. Pemerintah bertugas menyiapkan ekosistem agar kreativitas itu bisa tumbuh.
“Yang menentukan ekraf ini berkembang atau tidak adalah pelaku sendiri. Pemerintah bertugas menyediakan ekosistemnya. Selama ini, kita memang belum memiliki ekosistem yang benar-benar mendukung,” ujarnya.
Karena itu, Ngopi Ekraf di kantor Disparekraf NTB tidak sekadar forum ngobrol malam sambil menyeruput kopi. Ia menjadi langkah awal untuk mengubah cara pemerintah memandang ekonomi kreatif, bukan sekadar agenda pameran dan event, tetapi sebagai mesin ekonomi yang potensial kedepannya. (bul)
