Selong (Suara NTB) – Angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih mencapai sekitar 31 ribu jiwa. Pemerintah daerah terus berupaya menekan angka tersebut dengan memperluas akses pelatihan kerja dan mendorong masyarakat menjadi pelaku usaha mandiri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, M. Irham Jayadi, mengatakan jumlah pengangguran tersebut berada di kisaran 2,8 persen dari total angkatan kerja. Meski demikian, angka tersebut disebut masih berada di bawah rata-rata pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kalau dijelaskan jumlahnya sekitar 31 ribu jiwa, sekitar 2,8 persen dari angkatan kerja. Tapi upaya kita dari pemerintah daerah terus-menerus dilakukan,” kata Irham.
Menurutnya, persoalan pengangguran menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan banyaknya lulusan SMA dan SMK yang setiap tahun masuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Kondisi tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan keterampilan yang memadai.
Karena itu, Disnakertrans Lotim kini memperkuat program pelatihan berbasis kebutuhan dan minat masyarakat. Dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pihaknya mendapatkan program sebanyak 43 paket atau kelas pelatihan.
Pelatihan tersebut mencakup berbagai bidang keterampilan, seperti menjahit, komputer hingga keterampilan bengkel. Peserta tidak ditentukan hanya berdasarkan penunjukan, melainkan mendaftar secara daring sesuai minat dan bakat masing-masing.
“Sekarang kami mendapatkan program 43 jenis pelatihan. Ada menjahit, komputer dan lainnya, sesuai kebutuhan dan minat masyarakat. Mereka mendaftar secara online, kemudian memilih pelatihan sesuai minat dan bakatnya,” jelasnya.
Program tersebut terbuka bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan pemerintah pusat, dengan batas usia minimal 17 tahun. Pelatihan dilaksanakan melalui lembaga pelatihan kerja yang ditunjuk, dengan durasi pelatihan sekitar 25 hari.
Dari 43 paket pelatihan tersebut, masing-masing kelas diikuti sekitar 16 orang. Dengan demikian, lebih dari 680 orang berpotensi mendapatkan pelatihan keterampilan melalui program tersebut.
Irham mengatakan tahap pertama pelatihan dijadwalkan mulai dibuka pada 26 Agustus 2026, dengan sekitar 13 kelas yang terdiri dari sejumlah keahlian, di antaranya menjahit, komputer dan bengkel.
Selain mengandalkan program APBN, Pemkab Lotim juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung penguatan keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Bedanya, program yang bersumber dari DBHCHT tidak berhenti pada pemberian pelatihan. Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan juga akan mendapatkan dukungan peralatan untuk menunjang usaha mereka.
“Tidak sekadar melatih. Setelah pelatihan, kita berikan peralatan supaya kemandiriannya ada. Contohnya pelatihan menjahit, kita berikan mesin jahit dan mesin obras,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah wirausaha baru di Lombok Timur. Pemerintah tidak ingin masyarakat hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang disediakan perusahaan, mengingat ketersediaan pekerjaan formal di dalam negeri masih terbatas.
“Harapannya entrepreneur kita meningkat. Jadi tidak hanya mengandalkan sektor perusahaan, tapi bagaimana mereka bisa berusaha dengan dukungan pemerintah dari sisi sarana dan peralatan,” katanya.
Irham menegaskan, pelatihan kerja tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengubah masyarakat dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Dengan keterampilan yang sesuai minat, peserta diharapkan mampu membuka usaha sendiri setelah mengikuti pelatihan.
“Karena lapangan pekerjaan kita di dalam negeri terbatas, jangan sampai sedikit peluangnya. Bagaimana kita melatih mereka menjadi entrepreneur dengan program yang sesuai dengan seleranya. Apa yang mereka mau, tinggal mendaftar,” demikian katanya. (rus)
