Mataram (Suara NTB) – Beroperasinya penuh smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor pertambangan.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, berharap keberadaan smelter tidak hanya mengubah pola ekspor NTB, tetapi juga memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Iqbal mengatakan, perubahan komoditas ekspor dari konsentrat menjadi produk hasil pengolahan mineral tidak serta-merta berarti kinerja ekspor NTB menurun. Menurutnya, ukuran kinerja ekspor tidak hanya dilihat dari volume, tetapi juga nilai komoditas yang dikirim ke pasar internasional.
“Ekspor itu dilihat dari nilainya. Kita berhenti ekspor konsentrat, tapi kan jadi ekspor emas. Jadi berubah nanti. Insyaallah tidak akan banyak berkurang,” kata Iqbal.
Ia menjelaskan, sebelum smelter beroperasi, ekspor konsentrat dilakukan dalam volume besar sehingga membutuhkan pengiriman menggunakan banyak kapal. Setelah proses hilirisasi berjalan, komoditas yang diekspor memiliki nilai ekonomi lebih tinggi meski volumenya lebih kecil.
“Volumenya menurun pasca harus pemurnian di dalam negeri, yang tadinya hitungannya kapal-kapalan, sekarang tidak kapal-kapalan, tapi nilainya juga besar,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, Kamis, 20 Agustus 2026 mengatakan, smelter AMNT telah menyelesaikan seluruh tahapan uji kinerja dan memasuki fase operasi penuh sejak Juni-Juli 2026.
Berdasarkan sertifikasi Completion and Project Acceptance Certificate (PAC) pada Juli 2026, fasilitas tersebut dinyatakan telah memasuki fase operasi jangka panjang. Smelter dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 900 ribu ton konsentrat per tahun dari tambang Batu Hijau.
“Smelter di PT AMNT baru saja merampungkan seluruh uji kinerja dan resmi beroperasi penuh sejak Juni-Juli 2026,” kata Niken.
Menurutnya, Dinas ESDM NTB menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan regulasi sektor mineral dan batu bara. Pengawasan mencakup aspek teknis dan lingkungan yang dilakukan bersama Inspektur Tambang Kementerian ESDM.
Selain memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai kaidah good mining practices, Dinas ESDM juga mengoordinasikan kebijakan hilirisasi mineral antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Yang tidak kalah penting, kata Niken, pemerintah daerah akan memantau sejauh mana aktivitas pertambangan dan smelter memberikan kontribusi terhadap perekonomian NTB.
“Salah satu indikator kinerja kami adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi sejauh mana kegiatan pertambangan dan smelter ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB,” jelasnya.
Dengan beroperasinya smelter secara penuh, perhatian pemerintah kini bergeser dari sekadar memastikan fasilitas tersebut berdiri dan berproduksi menuju bagaimana kapasitasnya benar-benar optimal.
Termasuk berapa besar konsentrat Batu Hijau yang mampu diserap, seberapa besar nilai tambah yang tercipta di NTB, serta dampaknya terhadap lapangan kerja, aktivitas usaha lokal, dan penerimaan daerah. (bul)
