Mataram (Suara NTB) – Sejumlah warga Lingkungan Karang Monjok, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, yang tinggal di sempadan Sungai Ancar berharap pemerintah segera memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat banjir pada 6 Juli 2025. Warga juga meminta perbaikan bronjong sungai yang ambruk karena kondisi tersebut membuat mereka selalu waswas setiap memasuki musim penghujan.
Salah seorang warga terdampak banjir, Raminah, mengatakan lebih dari setahun setelah banjir menerjang sejumlah wilayah di Kota Mataram, belum ada bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumahnya yang rusak. Ia terpaksa memperbaiki rumah tersebut menggunakan uang pribadi.
“Perbaikan belum ada. Ini pun saya bangun dengan uang sendiri,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Kamis (20/8).
Raminah menuturkan, setelah banjir, ia sempat mengungsi selama beberapa pekan di sekolah dasar setempat. Namun, karena tidak dapat tinggal terlalu lama di lokasi pengungsian, ia akhirnya kembali bersama anaknya ke rumah yang dalam kondisi rusak.
Agar tetap memiliki tempat tinggal yang layak, Raminah memperbaiki rumahnya menggunakan uang tabungan yang sebelumnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya perbaikan rumah tersebut mencapai sekitar Rp10 juta.
“Celengan habis kita pakai untuk memperbaiki rumah ini, dibantu sama anak saya juga,” tuturnya dengan nada lirih.
Menurut Raminah, biaya tersebut terpaksa dikeluarkan karena tidak ada pilihan lain. Ia membutuhkan tempat tinggal untuk dirinya dan anaknya, sementara bantuan perbaikan rumah yang diharapkan dari pemerintah belum kunjung diterima.
Selain merusak rumah, banjir juga menghanyutkan hampir seluruh perabotan miliknya. Ketinggian air saat itu disebut hampir mencapai dua meter.
“Waktu itu sekitar magrib mau tidur, banjir. Semua barang, lemari, kompor, tempat tidur habis dibawa banjir,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan Baiq Huriani, warga yang rumahnya berdampingan dengan Raminah. Ia berharap pemerintah daerah membantu memperbaiki rumahnya yang hampir separuh bagian bangunan mengalami amblas akibat diterjang banjir.
Namun, bagi Huriani, perbaikan bronjong Sungai Ancar menjadi kebutuhan yang lebih mendesak. Ia khawatir bronjong yang berada di sekitar rumahnya kembali ambruk dan menyebabkan luapan air mengancam keselamatan warga.
“Sudah tanya dari pihak kelurahan, tapi dari kader mengatakan tidak ada dananya untuk perbaikan bronjong. Saya berharap kalau bisa bronjong ini saja dulu,” jelasnya.
Huriani bahkan mengaku tidak mempermasalahkan jika perbaikan rumahnya belum dapat dilakukan. Baginya, pembangunan kembali bronjong lebih penting agar dirinya dan warga sekitar tidak terus dihantui kekhawatiran ketika hujan turun.
Ia mengatakan, setelah banjir terjadi, Pemerintah Kota Mataram sempat meninjau kondisi rumah warga yang rusak. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut berupa perbaikan.
Saat ini, Huriani masih tinggal di rumah saudaranya karena rumahnya tidak layak ditempati. Sebagian dinding rumah mengalami keretakan sehingga ia khawatir kembali tinggal di rumah tersebut, terutama saat hujan deras.
Sementara itu, Camat Mataram Arifriawan Marjun mengatakan, belum dilakukannya bantuan perbaikan rumah warga salah satunya disebabkan persoalan administrasi kepemilikan lahan. Sejumlah warga tidak memiliki sertifikat tanah yang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
“Sertifikat tidak ada, itu jadi kendalanya,” jelasnya.
Menurut Marjun, pemerintah dapat memberikan bantuan apabila dokumen kepemilikan lahan memenuhi persyaratan. Pemerintah juga perlu memastikan status lahan sebelum melakukan perbaikan atau pembongkaran bangunan karena rumah warga berada di kawasan sempadan sungai.
“Kalau dilakukan pembongkaran, kita khawatir tanah tempat bangunan itu bukan hak milik. Apalagi ini berada di sempadan sungai,” katanya.
Pemerintah kecamatan dan kelurahan, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengenai upaya perbaikan rumah warga. Namun, persoalan dokumen kepemilikan lahan masih menjadi kendala sehingga bantuan belum dapat direalisasikan.
Sementara terkait bronjong yang rusak, Marjun mengatakan pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram untuk menindaklanjuti kondisi tersebut.
Ia mengakui potensi luapan sungai menjadi salah satu perhatian pemerintah setiap memasuki musim hujan, terutama untuk menjaga keselamatan warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS).
“Kalau soal bronjong, nanti coba kita usulkan lagi. Biasanya usulan disampaikan melalui musyawarah pembangunan masyarakat (MPBM),” pungkasnya. (pan)
