KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A., menegaskan pentingnya hilirisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di NTB.
Hal ini juga disampaikan pada kegiatan Temu Usaha Hilirisasi Sektor Kehutanan yang diselenggarakan BPHL Wilayah IX Kementerian Kehutanan RI di Mataram, belum lama ini.
Wiranata mengatakan, potensi HHBK NTB tidak cukup hanya dimanfaatkan dalam bentuk bahan baku. Pengembangan harus diarahkan pada pengolahan dan peningkatan nilai tambah sehingga mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar dan memiliki daya saing di pasar.
“HHBK tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi. Kita harus mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar. Ketika sudah terstandarisasi dengan baik, pasar akan lebih mudah menerima dan nilai tambahnya juga akan semakin besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah komoditas HHBK NTB bahkan telah memiliki akses pasar ekspor. Data realisasi ekspor melalui penerbitan Form SKA IPSKA Disperindag NTB tahun 2025 mencatat sejumlah komoditas, di antaranya kelapa, kopi, kemiri, vanili, manggis dan kacang mete.
Menurutnya, capaian ini harus menjadi dasar untuk memperkuat ekosistem hilirisasi dari hulu hingga hilir, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan baku, meningkatkan kualitas pengolahan, memenuhi standardisasi serta memperluas akses pemasaran.
Disperindag NTB juga terus mendorong peningkatan kapasitas IKM, diversifikasi produk, pengembangan sentra atau cluster, serta kemitraan dengan industri dan off-taker. Penguatan standardisasi dan sertifikasi dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar produk semakin siap bersaing di pasar.
Dari sisi pemasaran, berbagai instrumen juga terus diperkuat, antara lain Bale KITA, Program Desa Ekspor, KR-BNN, misi dagang dan pasar lelang sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar produk IKM NTB.
“Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mendampingi dan membina sampai produk bisa dipasarkan. Kita ingin potensi yang ada di hutan terhubung dengan industri dan pasar, sehingga nilai tambahnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pengembangan HHBK juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Jika sektor pertambangan memiliki keterbatasan sumber daya, maka potensi hutan dapat terus memberikan manfaat ekonomi selama dikelola dan dijaga secara berkelanjutan.
“Yang kita manfaatkan bukan lagi kayunya, tetapi berbagai hasil hutan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus terdorong untuk menjaga dan memelihara hutan. Pada akhirnya, pengembangan hasil hutan bukan kayu ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan menjadi salah satu kekuatan yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.(bul)
