Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima melampaui target pelayanan KB dalam momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2026. Dari target 697 akseptor KB baru, realisasi mencapai 885 akseptor atau 126,97 persen.
Capaian tersebut turut mengantarkan Kota Bima meraih penghargaan Parasamya Karya Kencana kategori Wilayah Khusus tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas capaian itu, Kota Bima akan mewakili NTB dalam penilaian program KB tingkat nasional.
Kepala DPPKB Kota Bima, H. Ichwanul Muslimin, SP., MM., menjelaskan, capaian 126,97 persen merupakan hasil pelayanan KB khusus dalam momentum Harganas, sehingga basis targetnya berbeda dengan target program KB tahunan.
“Target dalam momentum ini sebesar 697 akseptor, sementara yang kami capai 885 akseptor KB baru sehingga jika dipersentasekan hasilnya 126,97 persen,” ujarnya Kamis (20/8).
Selain KB baru, pelayanan KB pascapersalinan dalam momentum yang sama juga melampaui target. Dari target 360 akseptor, DPPKB mencatat 363 akseptor atau sekitar 100,83 persen.
Capaian momentum Harganas tersebut, berbeda dengan realisasi program KB secara keseluruhan. Berdasarkan data Januari hingga Juli 2026, peserta KB baru di Kota Bima mencapai 2.391 akseptor atau 87,87 persen dari target tahunan 2.721 akseptor.
Dari jumlah tersebut, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi salah satu pilihan utama. Penggunaan implan mencapai 1.293 akseptor, sedangkan metode non-MKJP yang paling banyak digunakan adalah suntik sebanyak 808 akseptor.
Secara keseluruhan, capaian KB baru MKJP mencapai 1.461 akseptor atau 90,80 persen dari target 1.609 akseptor. Sementara peserta KB aktif hingga Juli mencapai 15.316 akseptor atau 97,41 persen dari target 15.723 akseptor.
“Keberhasilan pencapaian target dari pelayanan KB, baik MKJP maupun non-MKJP dan KB pascasalin, karena adanya kerja sama lintas sektor serta kemitraan yang baik antara DPPKB Kota Bima bersama OPD terkait dan mitra kerja seperti IBI, TP-PKK maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,” tuturnya.
Di balik capaian tersebut, DPPKB masih memiliki pekerjaan rumah pada pelayanan KB pascapersalinan dan unmet need. Hingga Juli, capaian KB baru pascapersalinan secara keseluruhan baru mencapai 1.286 akseptor atau 77,51 persen dari target tahunan 1.659 akseptor.
“Fokus utama, akselerasi diarahkan pada program KB pascapersalinan (KBPP) guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Bima,” sebutnya.
Sementara itu, angka unmet need atau pasangan usia subur (PUS) yang belum terlayani kebutuhan KB hingga Juli masih mencapai 1.752 PUS dari total 21.558 PUS. “Kecamatan Mpunda mencatat angka tertinggi dengan 499 PUS,” katanya.
Ia menyebut kondisi sosial ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah menjadi salah satu kendala dalam menekan angka tersebut. Persoalan lain adalah rendahnya kepesertaan pria melalui metode operasi pria (MOP).
Selain penghargaan Parasamya Karya Kencana, Kota Bima juga meraih peringkat pertama pencapaian peserta KB baru dalam penilaian momentum Harganas dengan capaian 126,97 persen. Untuk pencapaian peserta KB pascapersalinan, Kota Bima meraih peringkat ketiga dengan capaian 100,83 persen.
Penghargaan tersebut menjadi capaian di tingkat provinsi sekaligus membawa Kota Bima melanjutkan penilaian ke tingkat nasional. Sementara di tingkat daerah, DPPKB masih perlu mengejar target tahunan serta menekan unmet need dan memperluas kepesertaan KB pria. (hir)
