Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan tambahan cadangan pangan mencapai 12 ton beras pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian beras tersebut tengah diproses melalui kerja sama pengadaan dengan Perum Bulog. Sementara, sisanya direncanakan melalui APBD Perubahan.
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, Helmiati mengatakan sekitar enam ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) saat ini masih dalam proses pengadaan. Pemerintah daerah masih menunggu izin prinsip dari Perum Bulog.
“Dalam waktu dekat ini ada sekitar 6 ton beras CPPD pengadaan kerja sama dengan Perum Bulog, sedang menunggu izin prinsip dari Perum Bulog,” katanya, Kamis (20/8).
Selain pengadaan tersebut, Pemkab Bima juga merencanakan pengadaan tambahan sekitar enam ton beras melalui anggaran perubahan yang dijadwalkan pada bulan Oktober. Dengan dua rencana pengadaan itu, cadangan pangan yang disiapkan mencapai sekitar 12 ton.
Menurutnya, selama proses penguatan cadangan pangan tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan bagi warga yang terdampak gempa. Berdasarkan data sekitar 10 warga terdampak yang tersebar di Kecamatan Lambu, Sape, Monta, dan Woha.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan awal warga terdampak, pemerintah daerah akan menyalurkan 400 kilogram beras dari cadangan pangan pemerintah daerah.
“Dalam waktu dekat,kami segera menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah pada korban terdampak sebanyak 400 kilogram,” kata Helmiati.
Ia mengatakan beras masih menjadi komoditas utama yang disiapkan dalam cadangan pangan daerah, karena merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Bima. Karena itu, bantuan pangan bagi warga terdampak bencana sementara difokuskan pada pemenuhan kebutuhan beras.
Helmiati menambahkan ketersediaan cadangan pangan daerah terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dinas Ketahanan Pangan juga tergabung dalam tim respons cepat yang dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima.
Tim tersebut memantau kondisi daerah dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan penanganan dampak bencana, termasuk kelayakan dan keselamatan distribusi pangan.
Menurut Helmiati, gempa di kawasan Nusa Tenggara Timur menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapan pangan saat terjadi bencana, termasuk efisiensi rantai pasok antarpulau dan kecepatan pengiriman bantuan.
“Insiden gempa di kawasan Nusa Tenggara menjadi evaluasi penting untuk memperkuat efisiensi rantai pasok antarpulau dan mempercepat kecepatan respons pengiriman,” pungkasnya. (hir)
