PADA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diperkirakan bakal memiliki dana segar hingga Rp318 miliar lebih. Dana itu bersumber dari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp47 miliar serta Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp197 miliar.
Ada juga tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sekitar Rp77 miliar. Melihat cukup besarnya dana siap pakai yang dimiliki Pemkab Loteng tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Adi Bagus Karya Putra mendorong supaya anggaran tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah ini.
Terutama infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas pendidikan hingga kesehatan. “Termasuk juga untuk menyelesaikan utang RSUD Praya kepada pihak ketiga yang mencapai sekitar Rp23 miliar,” ungkapnya saat ditemuai Suara NTB, di kantornya, Kamis (20/8).
Persoalan utang itu penting untuk diselesaikan segera, agar jangan sampai utang tersebut menyebabkan pihak ketiga tidak lagi menyuplai kebutuhan RSUD Praya dan pada akhirnya bisa mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Loteng. “Tidak enak juga kalau utang rumah sakit daerah tidak bisa dibayar,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.
Ia mengatakan, kondisi APBD Loteng tahun ini cukup bagus. Bahkan ada anggaran cukup besar yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk bisa membiayai pembangunan dengan berfokus pada penyelesaian persoalan kebutuhan dasar masyarakat di daerah ini. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat bisa terjawab.
Walaupun mungkin belum bisa seluruhnya. Namun setidaknya ada upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah. Jadi masyarakat tidak terus-terus bersuara gara-gara infrastruktur dasar yang memang menjadi salah satu kebutuhan penting tidak juga diperhatikan oleh pemerintah daerah.
“Untuk infrastruktur jalan misalnya, bisa fokus di wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini banyak dikeluhkan. Karena kondisi masih banyak yang rusak,” sebut anggota Komisi IV DPRD Loteng ini seraya menambahkan, DPRD Loteng pastinya akan mendukung. Asalkan, arah penggunaannya memang benar-benar diperuntukan bagi kepentingan masyarakat banyak. (kir)
