Mataram (Suara NTB) – Belasan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Provinsi NTB masih ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan ini menyusul adanya konflik internal terkait dengan infrastruktur antara mitra dan yayasan.
Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) BGN NTB, Eko Prasetyo, mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan SPPG. Di samping belasan SPPG yang hingga kini masih ditutup sementara (suspend), ia juga mengatakan akan ada mekanisme terkait dengan penindakan SPPG nakal oleh BGN.
“Ada mekanisme dari tim pengawas sendiri, yang mana nanti ada suspend ringan, suspend sedang, dan suspend tetap. Dan nanti ujungnya tutup permanen,” ujarnya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Belasan SPPG yang kini masih ditutup sementara tersebut, lanjut Eko tidak termasuk dalam mekanisme baru yang akan dikeluarkan oleh BGN tersebut. Menyinggung soal penutupan permanen 506 SPPG secara nasional, Eko mengaku belum mendapatkan rilis resmi dari informasi tersebut.
“Nanti kita akan sampaikan kalau ada. Tapi selama ini belum ada diberikan datanya ke kami. Nanti mungkin akan ada rilis SPPG nya,” katanya.
Saat ini, tercatat telah ada 814 SPPG yang aktif di NTB. Jumlah itu belum termasuk SPPG yang berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terpencil (3T).
Meski begitu, telah ada belasan Kepala SPPG yang akan membantu menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah-wilayah 3T.
“Kita tunggu informasi kapan mulainya dari pusat. Itu kan kewenangan pusat. Pencairan dana dan sebagainya itu kewenangan pusat,” tambahnya.
Ia melanjutkan, jumlah ideal SPPG yang harus ada di kawasan 3T NTB menyebar ke 126 titik. Jumlah itu sudah didaftarkan oleh calon mitra MBG, namun baru 15 yang telah memiliki Kepala SPPG.
Menyinggung soal target pembangunan SPPG di kawasan 3T, Eko mengatakan tidak ada target sejauh ini. Yang penting, lanjutnya semua penerima manfaat di kawasan terpencil itu bisa merasakan dampak MBG.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, mengatakan berdasarkan data resmi BGN, terdapat 126 titik SPPG di kawasan 3T. Dari jumlah tersebut, 102 titik atau 80,95 persen masih dalam proses pembangunan, 16 titik sudah siap operasional, sedangkan enam titik dinyatakan tidak mengalami progres. Pulau Sumbawa menjadi wilayah dengan kebutuhan titik 3T terbanyak, yakni 76 titik atau 60,3 persen dari total kebutuhan NTB.
Sementara Pulau Lombok memiliki 50 titik atau 39,7 persen.
“Wilayah 3T merupakan prioritas. Karena itu tetap akan diusulkan agar masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan layanan MBG,” katanya.
Selain wilayah 3T, pemerintah juga memprioritaskan kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Fathul mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah memetakan titik-titik yang belum terjangkau untuk diajukan kepada Badan Gizi Nasional.
Usulan pembangunan SPPG nantinya disampaikan melalui portal Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan pemerintah daerah dan koordinator wilayah (Korwil) BGN. Setiap usulan harus disertai data penerima manfaat agar sesuai kebutuhan di lapangan.
Saat ini, kata dia, pemerintah juga melakukan proses pendataan penerima manfaat secara by name by address. Setiap siswa harus didaftarkan lengkap beserta identitasnya agar tidak terjadi data ganda.
Meski sejumlah dapur MBG telah selesai dibangun, belum semuanya dapat langsung beroperasi. Pemerintah masih menunggu kepastian operasional dari Badan Gizi Nasional agar dapur-dapur tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, terutama di wilayah terpencil yang memiliki tantangan akses dan distribusi logistik. (era)
