Selong (Suara NTB) – Lombok Timur (Lotim) dipastikan menjadi salah satu dari 30 daerah di Indonesia yang mendapatkan program Local Service Delivery Project (LSDP). Kabupaten Lombok Timur bahkan berada di peringkat pertama dalam program tersebut.
LSDP merupakan program nasional yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Bappenas dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia. Program ini diarahkan untuk meningkatkan layanan infrastruktur sekaligus memperkuat tata kelola persampahan di daerah.
Kepastian tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan tim LSDP ke Lombok Timur pada Kamis (27/8/2026). Kunjungan dilakukan untuk melakukan verifikasi lapangan sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program tersebut.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyambut positif program tersebut. Ia mengaku memiliki semangat besar untuk mewujudkan Lombok Timur sebagai daerah yang bersih.
“Saya sangat bersemangat untuk bagaimana Lombok Timur ini bersih. Sangat saya idam-idamkan itu. Dan rasanya kita tidak akan pernah tenang berhenti jadi Bupati kalau tetap dia kotor,” tegas Haerul.
Menurutnya, Pemkab Lombok Timur siap memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar program LSDP dapat dilaksanakan secara optimal. Komitmen tersebut mencakup kesiapan kelembagaan maupun dukungan anggaran melalui APBD.
Bupati juga berharap program LSDP tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah dari sisi kebersihan, tetapi mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah, kata dia, harus dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.
Ia optimistis keberadaan LSDP dapat mendorong terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus mengembangkan ekonomi sirkular di Lombok Timur.
Haerul juga meminta tim LSDP memberikan masukan dan koreksi selama proses verifikasi lapangan. Menurutnya, hasil verifikasi tersebut penting bagi Pemda untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar seluruh persiapan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemendagri, Suprayitno, mengatakan kunjungan tim tidak hanya untuk melakukan verifikasi lapangan. Tim juga ingin memastikan kesiapan Pemkab Lombok Timur dan masyarakat dalam melaksanakan program LSDP.
Ia memastikan berbagai kekurangan yang ditemukan dalam proses verifikasi akan disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga dapat segera diperbaiki.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kemendagri, Paudah, menjelaskan bahwa salah satu arah utama LSDP adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Perubahan tersebut salah satunya akan dimulai dari lingkungan sekolah. Anak-anak diharapkan menjadi agen perubahan yang kemudian membawa kebiasaan baik dalam pengelolaan sampah ke lingkungan keluarga.
Ia menyatakan Kemendagri akan mendukung kesiapan dan semangat Pemkab bersama masyarakat Lombok Timur untuk mewujudkan perubahan perilaku tersebut.
Koordinator Tim Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Bappenas, Septaliana Dewi Prananingtyas, menambahkan bahwa kunjungan tersebut juga bertujuan mengukur dan memastikan besaran dana hibah yang nantinya akan diberikan kepada Lombok Timur.
Menurutnya, LSDP memiliki pendekatan berbeda dibandingkan proyek pengelolaan sampah lainnya. Program ini menitikberatkan pada reformasi pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah diharapkan tidak sekadar mengurangi timbulan sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
Selain dukungan pendanaan, pemerintah daerah nantinya juga akan mendapatkan asistensi di tingkat regional maupun lokal untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Verifikasi lapangan tersebut turut dihadiri Sekda Lombok Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat pemerhati lingkungan, serta perwakilan masyarakat di sekitar TPA Ijo Balit.
Dengan masuknya Lombok Timur sebagai penerima LSDP, pemerintah daerah berharap persoalan persampahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan daerah dapat ditangani secara lebih terintegrasi. Tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih, program tersebut juga diharapkan membuka nilai ekonomi baru dari pengelolaan sampah serta mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. (rus)
