Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan perubahan status tingkat kesejahteraan atau desil warga tidak lagi semata-mata ditentukan berdasarkan hasil wawancara dalam pendataan lapangan. Integrasi data administratif dari berbagai lembaga, salah satunya data pemakaian listrik PLN, menjadi salah satu variabel yang turut memengaruhi posisi desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPS Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto mengatakan perubahan status desil tidak selalu disebabkan oleh hasil pendataan yang dilakukan BPS. Perubahan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh indikator lain, termasuk daya dan konsumsi listrik rumah tangga.
“Bisa, secara otomatis, itu bisa mengubah,” ujarnya, Kamis (27/8).
Reza menjelaskan, pemeringkatan kesejahteraan masyarakat dalam desil 1 hingga 10 dihitung secara otomatis oleh sistem menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Dalam menentukan pemeringkatan tersebut, sistem menggunakan sekitar 41 variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga secara komprehensif.
Karena itu, penentuan desil bukan berdasarkan subjektivitas dalam menilai kondisi seseorang atau keluarga. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan indikator kesejahteraan yang tercatat dalam sistem.
Ia mengatakan perubahan desil yang dialami masyarakat dapat terjadi karena DTSEN bersifat dinamis dan terus diperbarui. Data yang digunakan tidak hanya berasal dari pendataan lapangan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), tetapi juga diperkaya dengan data administratif dari berbagai lembaga publik.
Menurut Reza, kenaikan daya listrik maupun perubahan konsumsi listrik pelanggan PLN, misalnya, dapat terbaca dalam sistem dan menjadi salah satu indikator yang memengaruhi pemeringkatan kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga.
Di sisi lain, desil merupakan pemeringkatan relatif masyarakat, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Artinya, posisi desil sebuah keluarga dapat berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan.
Perubahan tersebut bisa terjadi ketika kondisi ekonomi kelompok masyarakat lainnya berubah dalam proses pemutakhiran data. Dengan demikian, sebuah keluarga dapat mengalami kenaikan atau penurunan desil karena perubahan posisi relatif terhadap keluarga lainnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat agar sistem pemeringkatan tersebut tidak merugikan warga kurang mampu, Reza menekankan pentingnya kejujuran dan peran aktif masyarakat dalam memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
Menurutnya, apabila 41 variabel yang digunakan dalam sistem diisi berdasarkan kondisi riil keluarga, hasil pemeringkatan desil akan semakin presisi dan tepat sasaran.
“Keterbukaan serta peran serta masyarakat sangat menentukan agar bantuan pemerintah betul-betul diterima oleh yang berhak,” pungkasnya. (pan)
