Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya perbaikan dan penguatan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai salah satu strategi utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan Haerul Warisin saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Jami’ Raden Ma’ara, Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Minggu (30/8/2026).
Menurut Bupati, persoalan ekonomi dan kemiskinan di Lombok Timur tidak dapat ditangani secara parsial. Pemerintah perlu melihat sektor mana yang menjadi kunci penggerak perekonomian masyarakat untuk kemudian diperkuat melalui kebijakan yang tepat.
“Kita harus memahami dari sisi mana perbaikan harus dilakukan agar perekonomian Lombok Timur terus meningkat. Salah satu kunci utamanya adalah dengan memperbaiki dan memperkuat infrastruktur jalan,” ujar H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim.
Ia menilai keberadaan infrastruktur jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Menurutnya, Lotim merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Nusa Tenggara Barat yang mendapat pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah pusat. Potensi tersebut ditopang luasnya lahan pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering.
Karena itu, sektor pertanian dinilai harus terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
BUPATI mencontohkan Taiwan yang memiliki keterbatasan lahan sawah. Namun mampu mengembangkan sektor pertanian secara optimal tanpa membebani petani. Menurutnya, pola dan tata kelola pertanian di Lombok Timur juga perlu diperbaiki agar potensi yang ada memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Sejumlah wilayah seperti Pringgasela, Kotaraja, Montong Gading dan daerah sekitarnya disebut memiliki potensi pertanian yang besar dan perlu dioptimalkan.
Di tengah upaya memperkuat pembangunan, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berdampak pada pemotongan dana yang diterima daerah hingga mencapai Rp405 miliar.
Namun, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah menghentikan program pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah.
Dalam kurun waktu 10 bulan, PAD Lombok Timur disebut mengalami peningkatan dari sekitar Rp480 miliar menjadi Rp553 miliar.
Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Lombok Timur disebut menjadi daerah penerima bantuan revitalisasi sekolah terbanyak dari pemerintah pusat di wilayah NTB.
Sementara di bidang perlindungan sosial, Pemkab Lotim meningkatkan alokasi anggaran untuk kepesertaan BPJS Kesehatan.
Anggaran BPJS Kesehatan yang sebelumnya mencapai Rp98 miliar pada 2025 meningkat menjadi Rp147 miliar pada 2026. Peningkatan tersebut seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Tak hanya perlindungan melalui BPJS Kesehatan, pemerintah daerah juga memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja. Program tersebut turut menyasar kelompok pekerja rentan, seperti marbot dan guru ngaji.
Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan perlindungan sosial. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang didorong pemerintah tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat Lotim. (rus)
